Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar sosialisasi Anugerah Kebudayaan 2026 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Provinsi Banten, Februari mendatang. Kegiatan ini ditujukan bagi para kepala daerah (bupati/wali kota) serta wartawan lokal yang memiliki rekam jejak dalam pemajuan kebudayaan di daerah masing-masing.
Sosialisasi ini dilangsungkan secara daring pada Rabu, 22 Oktober 2025, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, yang juga dipercaya sebagai Ketua Panitia HPN 2026. Hadir pula dalam kesempatan itu, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, Ketua PWI Provinsi se-Indonesia, Ketua PWI Kabupaten/Kota, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) dari berbagai daerah.
Dalam arahannya, Zulmansyah menyampaikan bahwa Anugerah Kebudayaan ini diharapkan dapat terus menjadi program unggulan PWI Pusat, karena memberikan ruang apresiasi bagi pelaku budaya, baik dari kalangan pemerintah daerah maupun jurnalis yang memiliki perhatian pada bidang seni dan kebudayaan.“Kita bersyukur, Anugerah Kebudayaan ini bisa kembali digelar setelah sempat terhenti. Harapannya, kegiatan ini bisa terus menjadi program unggulan PWI Pusat karena sangat bermanfaat bagi semua pihak,” kata Zulmansyah.
Ia juga mendorong seluruh pengurus PWI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk aktif menyosialisasikan kegiatan ini kepada mitra daerahnya.“Kami yakin, banyak kepala daerah yang sebenarnya telah melakukan kontribusi besar dalam pemajuan kebudayaan. Tinggal bagaimana kita mengangkat dan mendokumentasikan kerja-kerja mereka secara tepat,” ujar Zulmansyah.
Sementara itu, Yusuf Susilo Hartono, yang selama ini menjadi motor penggerak program Anugerah Kebudayaan PWI sejak awal, menjelaskan bahwa tema tahun ini adalah “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers.”
Tema ini mencerminkan semangat untuk mendorong pelestarian dan inovasi kebudayaan berbasis komunitas dan pemerintah daerah, dengan dukungan aktif dari media dan pers sebagai kanal edukasi dan promosi budaya lokal.“Kita ingin melihat bagaimana kepala daerah dan komunitas budaya mampu bersinergi dengan media untuk memperkuat identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Karena itu, rekam jejak dan konsistensi menjadi faktor penting dalam seleksi,” terang Yusuf.
Menurutnya, penghargaan ini terbuka bagi seluruh bupati dan wali kota aktif yang tidak sedang berurusan dengan hukum. Para kepala daerah tersebut diharapkan mengirimkan satu karya atau kegiatan budaya yang selaras dengan tema, dilengkapi proposal naratif dan video pendukung berdurasi maksimal 7 menit.
Yusuf menegaskan bahwa proposal yang diajukan tidak boleh dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI), dan harus mencerminkan nilai-nilai lokal serta keunikan kearifan budaya masing-masing daerah.
Untuk kategori wartawan dan komunitas budaya, penghargaan ini ditujukan kepada jurnalis yang selama ini aktif berkesenian atau bergiat dalam kebudayaan bersama komunitasnya, tidak terbatas hanya dari organisasi PWI saja. Peserta harus memiliki pengalaman minimal 10 tahun dalam kegiatan seni atau budaya, serta menyertakan portofolio, biodata, dokumentasi, tautan berita, dan kartu identitas pers.
Sosialisasi ini, menurut Yusuf, merupakan langkah awal untuk menjaring lebih banyak peserta dari berbagai daerah, terutama dari wilayah-wilayah yang selama ini memiliki kekayaan budaya yang belum banyak terekspos media nasional.“Dengan kerja sama media dan komunitas, kita berharap kebudayaan daerah bisa menjadi daya ungkit pembangunan yang inklusif. Apresiasi ini juga menjadi bentuk dorongan agar kepala daerah terus memberi ruang bagi pertumbuhan komunitas seni dan budaya,” kata Yusuf.
Pendaftaran dibuka mulai 21 Oktober hingga 21 November 2025, dan seluruh berkas dikirim melalui email resmi panitia: AK-PWI-HPN2026@gmail.com.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam itu, sejumlah perwakilan PWI daerah menyambut antusias pelaksanaan Anugerah Kebudayaan ini. Mereka menyatakan siap untuk menyosialisasikan kegiatan ini ke kepala daerah di wilayah masing-masing.
Sementara itu, H. Muhammad Amru, selaku Dewan Pakar PWI Pusat, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa Anugerah Kebudayaan bukan hanya ajang penghargaan, melainkan bagian dari “gerakan kebudayaan” yang dilakukan oleh insan pers bersama pemerintah daerah.“Ini bukan hanya soal apresiasi, tapi soal keberlanjutan kebudayaan lokal dalam konteks pembangunan nasional. Kita butuh narasi baru tentang budaya, dan media memiliki tanggung jawab besar dalam membangunnya,” ujar Amru.
Amru juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini agar menjadi ajang bergengsi tahunan yang tidak hanya berhenti di seremoni.
Sebagai informasi, penganugerahan akan dilaksanakan dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten, pada 6–9 Februari 2026. Acara ini akan dihadiri Presiden RI, tokoh pers nasional, pejabat tinggi negara, serta ribuan wartawan dari seluruh penjuru tanah air.
Dengan kembali digelarnya Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026, harapannya jurnalis dan kepala daerah dapat terus bersinergi dalam memajukan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam—dengan tetap mengedepankan inklusivitas, keberlanjutan, dan kekuatan narasi media. (RED)
