slot preparation.lsrs.lu

DPD LSM Noorwangsanegara Desak Walikota Subulussalam Terbitkan Perwal APBK 2024 Atasi Dampak Devisit

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 22 Januari 2024 - 03:21 WIB

50689 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM – Terlepas dari kepentingan Kelompok dan Golongan, Sabirin Siahaan meminta Walikota Subulussalam segera menerbitkan Perwal Anggaran 2024 agar semua pihak terkait terbebas dari lilitan hutang dampak Devisit berkepanjangan, Minggu (21/1/2024)

Desakan itu bukan tanpa dasar, ujar Sabirin Siahaan Ketua DPD LSM Noorwangsanegara – Aceh yang juga dikenal pendiri Yayasan Pendidikan & Panti Arroyan yang beralamat di kampong Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam pekan lulu;

” Banyak dari kalangan tenaga Honorer baik Dinas, Badan, Kantor, dan Lembaga Keistinewaan Aceh termasuk para Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunggu dan berharap Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) tahun 2024 segera disahkan akibat tekanan kebutuhan yang harus ditutupi, termasuk Para pengurus sara’ dan prangkat desa lainnya;

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tidak semestinya Eksekutiv dan Legeslative bersiteru/gontok-gontokan melihat situasi saat ini kalau kedua belah pihak lembaga itu mutlak berbuat untuk rakyat dan negeri sada kata di saat Sekda Subulussalam H. Sairun, S.Ag,. M.Si mengambil sikap tegas menyelesaikan Devisit dengan merubah KUA PPAS, Meniadakan dana Pokok-pokok Pikiran (POKIR) DPRK dan Program Visi-Misi pajabat ditahun ini”, ujar Sabirin Siahaan menambahkan.

Bila upaya-upaya bijak sudah ditempuh agar para wakil rakyat itu mau sepakat mengesahkan RAPBK 2024 dalam waktu dekat belum membuahkan hasil, kami “kata Sabirin Siahaan” dari LSM mendesak Walikota melalui Sekda Subulussalam segera lakukan Koordunasi dengan Pj. Gubernur Aceh, Kemendagri, dan Kemenkeu RI agar Perwal APBK 2024 segera diterbitkan, pintanya

” sudahlah… jangan lagi saling menyalahkan, masyarakat sudah pintar. Jadikan Tenaga Honorer yang belum menerima Haknya menjadi pertimbangan untuk segera mengesahkan RAPBK 2024, Tenaga honor Medis, Pendidikan, Kebersihan, dan lainnya. Semua mereka menunggu pengesahan APBK 2024, katanya

Sudahlah…, jangan berseteru lagi, masyarakat sudah pintar, sepakat saja dan sahkan RAPBK 2024. Setelah itu, mau Interplasi kek atau apalah yang mau dilakukan, silahkan saja…, yang penting tidak diluar ketentuan Regulasi dan Undang-undang yang berlaku di NKRI, Tutupnya

TIM

Berita Terkait

Quick Respon Brimob Aceh Amankan Arus Lalu Lintas Akibat Banjir Luapan Sungai Tambarlihe di Jalan Nasional Subulussalam-Banda Aceh
Sambut HUT Brimob ke-81, Brimob Aceh Bagikan Paket Sembako untuk Warga Sekitar Mako Kompi
Tingkatkan Sinergitas dan Kemanusiaan, Brimob Aceh Gelar Donor Darah Peringati HUT Brimob ke-81 Di Rumah Sakit H. Merah Sakti Kota Subulussalam
Wakapolres Subulussalam Hadiri Pelantikan Kepala Kampong di Pendopo Wali Kota
Dua Pelatih Subulussalam Kawal Keshia Solin Menuju Panggung Nasional
20 Armada Rental Mobil Syahbudin Padang Layani Siswa Sekolah Rakyat, 19 Sopir Dapat Apresiasi
517 Hektare Kebun Lae Saga Group Jadi Sorotan: Siapa di Balik Peralihan Lahan? Pemko Subulussalam Ditantang Buka-bukaan!
Kombatan GAM: Jangan Ganggu Hak Warga Transmigrasi Lae Saga, Tegakkan Keadilan

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:20 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 04:15 WIB

Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

Rabu, 4 November 2026 - 04:06 WIB

Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 02:27 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Rabu, 4 November 2026 - 02:21 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Rabu, 4 November 2026 - 01:37 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 19:39 WIB

Polri Buka Suara Soal Isu Penangkapan Perwira Tinggi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru