Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, memberikan sambutan dalam Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery dan Rapat Kerja Nasional Camat Tahun 2023 Pendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu (23/6/2023). Foto: Ditjen Bina Adwil
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menyiapkan tiga agenda besar untuk mendukung peningkatan kualitas pemerintahan desa.
Tiga agenda besar itu, yakni pertama sosialisasi dan launching program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D, Frontline Service Delivery.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, melalui keterangan tertulisnya, dalam agenda Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery dan Rapat Kerja Nasional Camat Tahun 2023 Pendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, di Jakarta, seperti dilansir laman ditjenbinaadwil, Sabtu (24/6/2023).
“Melalui pelatihan itu, akan dilakukan pembinaan kepada desa untuk merubah wajah yang sifatnya konvensional menjadi modern, sehingga tercapainya kinerja pemerintahan yang tangguh dan maju,” ujar Safrizal.
Kedua, sosialisasi dan konsolidasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Kepada camat sebagai aparat kewilayahan untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang aman, lancar, tertib, dan demokratis,” ungkap Safrizal.
Ketiga, peluncuran program Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA).
“Camat menjadi ujung tombak dalam membentuk ketangguhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia,” ungkap Safrizal.
Dalam penerapan program KENCANA, kecamatan akan mencapai indikator Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang memerlukan dukungan dalam percepatan pelayanan sub urusan bencana di tingkat kecamatan.
“Saat ini, kecamatan mengandalkan pembiayaan dari kekuatan APBD, dan adanya variasi kemampuan keuangan tiap pemerintah daerah. Dalam kondisi ini, camat harus cerdas dalam menjalankan semua fungsi kepala daerah di tingkat kecamatan,” katanya.
Kegiatan ini sendiri menghadirkan beberapa pemateri, yakni Ketua Komisi II DPR RI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sekjen Kemendagri, Inspektur Jenderal Kemendagri, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Deputi Bappenas, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Plt. Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama.
