Lhokseumawe, Baranews – Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe melalui Dinas Syariat Islam belum menuntaskan pembayaran sisa dana kepada perusahaan CV.Beusabe Jaya atas pengerjaan proyek Pembangunan Sarana dan Jaringan Telepon dan Server Jaringan Wifi Guna Ujian Berbasis Komputer di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum, Gampong Lhok Mon Puteh, Kecamatan Muara Dua, sumber anggaran APBD tahun 2020.
Padahal Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe menghukum tergugat (Dinas Syariat Islam ) untuk melakukan pembayaran sisa hutang kepada penggugat (CV Beusabe Jaya ) sebesar Rp228.480.000 atas pengerjaan proyek Pembangunan Sarana dan Jaringan Telepon dan Server Jaringan Wifi Guna Ujian Berbasis Komputer di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum.
“Pemerintah Lhokseumawe melalui Dinas Syariat Islam abaikan putusan PN Lhokseumawe dalam pekara No.1/Pdt.G.S/2022/PN/Lsm yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sejak tahun 2022,” kata Rina Fitriana kepada wartawan, Kamis, 24 Agustus 2023.
Menurut Rina, sampai saat ini Pemerintah Lhokseumawe belum ada itikad baik untuk menuntaskan pembayaran sisa dana atas pengerjaan proyek di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum tersebut.
“Proyek sudah selesai dikerjakan namun tidak kunjung dibayar. Kami sudah pernah mengirim surat ke Pemerintah Kota supaya dapat dilaksanakan putusan pengadilan Lhokseumawe, namun sampai sekarang belum ditanggapi,” ujarnya.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Lhokseumawe, Ramli membenarkan bahwa pihaknya dihukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe untuk melakukan pembayaran sisa hutang kepada penggugat (CV Beusabe Jaya ) sebesar Rp228.480.000 di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum, Gampong Lhok Mon Puteh, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
“Bagunan yang dikerjakan oleh CV Beusabe Jaya tersebut bermasalah, pihak penerima tidak mau menepati, karena bangunannya dikerjakan tidak bagus, sehingga masuklah pengaduan ke Reskrim Polres Lhokseumawe,
“kami semua sempat dipanggil oleh Reskrim, hasil dari pada pemanggilan dilimpahkan kepada Inspektorat, hasil audit inspektorat dan turun tim dari politeknik bahwa bagunan tersebut tidak sesuai spek, hasilnya total los, karena total los, sama dengan tidak ada bagunan, kami tidak berani bayar,” akunya.
“Kami ada keragu-raguan, dengan itu sekda gelar rapat panggil pihak jaksa, kan di jaksa ada pengacara pemerintah, oleh jaksa mengatakan jangan bayar, kami rivieu kembali kata pihak jaksa, dengan itu bukan kami tidak mau bayar atau abaikan pengadilan, tapi karena aba-aba dari pihak kejaksaan jangan bayar,” sambung Ramli.
Kajari Lhokseumawe Lalu Syaifudin melalui Kasi Intelijen Therry Gutama mengatakan terkait hasil putusan pengadilan negeri (PN) Lhokseumawe itu mau ditindak lanjuti atau tidak terserah pada Dinas Syariat Islam itu sendiri karena pihak kejaksaan belum masuk keranah tersebut.
“Kita hanya memberikan saran dan pendapat, kami tidak pernah memerintah atau melarang untuk tidak boleh bayar,” tegas Therry Gutama. (RF)
