BANDA – ACEH | Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh, Aris Munandar mengatakan, Pemerintah Indonesia harus menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani masalah pengungsi Rohingya.
“Pemerintah harus menggerakkan instansi intansi terkait dalam menangani Rohingya agar tidak leluasa masuk ke wilayah Indonesia, terutama di Aceh. Dalam hal ini Pemerintah punya Bakamla, Imigrasi, Kelautan dan sejumlah intansi harus bersinergi untuk mencegah masuknya imigran gelap, kata Aris, Rabu, (08/01/2025).
Dikatakan, SEMMI Aceh secara tegas menolak keberadaan Rohingya, karena berkaca dari pengalaman imigran terhadap beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mereka memberi kesan tingkah laku dan perbuatan yang kurang baik serta tidak sesuai dengan adat dan norma-norma peraturan di Aceh,” ujar Aris.
Ia sangat berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar lebih serius dan tidak permisif terhadap para imigran gelap Rohingya. Karena 264 imigran gelap Rohingya yang mendarat di Kuala Seumbilang, Desa Alue Bu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur beberapa hari lalu sebelumnya sempat ditolak dibeberapa negara, seperti di India, bahkan rombongan kapal mereka ditembaki oleh Coast Guard India. Penolakan juga dilakukan oleh negara Thailand dan di Malaysia saat mereka akan memasuki ke negara tersebut mereka diusir oleh Polisi Kerajaan Malaysia, sebut Aris.
Pada sisi lain Aris berharap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh juga masyarakat Aceh khususnya, agar tidak terpengaruh dengan bujuk rayu UNHCR dengan menampung Rohingya. Terang Ketua SEMMI Aceh, Aris Munandar.
SEMMI Aceh Tolak Keberadaan Rohingya dan Pemerintah Diminta Serius Dalam Menanganinya
Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh, Aris Munandar mengatakan, Pemerintah Indonesia harus menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani masalah pengungsi Rohingya.
“Pemerintah harus menggerakkan instansi intansi terkait dalam menangani Rohingya agar tidak leluasa masuk ke wilayah Indonesia, terutama di Aceh. Dalam hal ini Pemerintah punya Bakamla, Imigrasi, Kelautan dan sejumlah intansi harus bersinergi untuk mencegah masuknya imigran gelap, kata Aris, Rabu, (08/01/2025).
Dikatakan, SEMMI Aceh secara tegas menolak keberadaan Rohingya, karena berkaca dari pengalaman imigran terhadap beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat.
“Mereka memberi kesan tingkah laku dan perbuatan yang kurang baik serta tidak sesuai dengan adat dan norma-norma peraturan di Aceh,” ujar Aris.
Ia sangat berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar lebih serius dan tidak permisif terhadap para imigran gelap Rohingya. Karena 264 imigran gelap Rohingya yang mendarat di Kuala Seumbilang, Desa Alue Bu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur beberapa hari lalu sebelumnya sempat ditolak dibeberapa negara, seperti di India, bahkan rombongan kapal mereka ditembaki oleh Coast Guard India. Penolakan juga dilakukan oleh negara Thailand dan di Malaysia saat mereka akan memasuki ke negara tersebut mereka diusir oleh Polisi Kerajaan Malaysia, sebut Aris.
Pada sisi lain Aris berharap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh juga masyarakat Aceh khususnya, agar tidak terpengaruh dengan bujuk rayu UNHCR dengan menampung Rohingya. Terang Ketua SEMMI Aceh, Aris Munandar.
{Pimred}
