BANDA ACEH | Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh, Teuku Wariza, membantah pernyataan Koalisi Hutan Aceh Selatan (KHAS) yang menuding pemerintah daerah membiarkan aktivitas tambang merugikan masyarakat. Menurutnya, informasi yang disampaikan KHAS tidak sesuai fakta lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.
“Di Aceh Selatan, hanya ada satu izin tambang yang beroperasi, yaitu PT. PSU di Kecamatan Kluet Tengah. Itu pun aktivitasnya tidak berjalan optimal. Jadi, tidak tepat jika KHAS menyandingkan isu tambang dengan daerah Trumon Raya, karena di kawasan tersebut tidak ada satu pun izin tambang yang aktif,” tegas Teuku Wariza, Kamis (25/9/2025).
Lebih lanjut, Wariza menilai narasi yang dibangun KHAS sarat dengan kepentingan kelompok tertentu yang anti investasi. “Orang-orang seperti ini justru sering menebar opini keliru, padahal masyarakat membutuhkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kita mendukung tambang rakyat yang memiliki izin lengkap, karena dengan begitu ada mekanisme pengendalian lingkungan yang jelas,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sektor pertambangan yang dikelola secara profesional dan legal justru memberikan banyak manfaat. Selain membuka lapangan kerja, tambang berizin juga memiliki kewajiban sosial serta berkontribusi terhadap penerimaan daerah. “Apalagi bila investasi diarahkan pada hilirisasi pertambangan, manfaatnya akan lebih luas. Daerah tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi juga bisa mendorong tumbuhnya industri pengolahan, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan membuka peluang pasar baru,” jelas Wariza.
Ia juga mendorong pemerintah Aceh Selatan agar membuka ruang investasi seluas-luasnya kepada pihak yang berkompeten, sehat, dan memiliki teknologi ramah lingkungan. “Pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola oleh pihak yang profesional, sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” pungkas putra Aceh Selatan tersebut.
