Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara, yang menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada Jumat (10/4/2026), dalam sebuah kesempatan yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum sebagai fondasi pengelolaan sumber daya nasional secara optimal.
“Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera,” ujar Presiden Prabowo dengan tegas. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang baik dan berkeadilan menjadi kunci utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti berbagai praktik pelanggaran hukum yang masih marak terjadi dan merugikan negara, mulai dari korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran tersebut dan berkomitmen menindak tegas tanpa pandang bulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperkuat langkah hukum dalam melindungi aset negara yang selama ini rentan terhadap praktik-praktik ilegal dan korupsi.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dalam memberantas berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Ia menekankan bahwa menjaga kekayaan negara bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk pengabdian nyata aparatur kepada rakyat.
“Bekerja di pemerintahan adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok,” ujarnya. Pernyataan ini mengingatkan kembali pada sejarah panjang praktik perampasan kekayaan negara yang telah menggerogoti potensi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, serta memperkuat semangat nasionalisme sebagai landasan utama dalam pembangunan nasional. Ia menyadari bahwa langkah tegas dalam membela hak rakyat dan melindungi kekayaan negara tidak akan mudah dan pasti menghadapi berbagai tantangan.
“Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang,” kata Presiden Prabowo. Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa perjuangan menegakkan hukum dan keadilan membutuhkan keberanian dan keteguhan hati dari seluruh pihak yang terlibat.
Langkah Presiden Prabowo ini mendapat perhatian luas karena menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola negara yang bersih dan transparan. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam pengelolaan kekayaan bangsa, pemerintah berupaya memastikan bahwa sumber daya alam dan keuangan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Komitmen ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. (*)
