Lhokseumawe, Baranews – Investasi membutuhkan iklim sosial dan politik yang kondusif berupa stabilitas keamanan dengan karakter masyarakat yang terbuka. Dalam konteks politik lokal, pasca MoU Helsinki, transisi dan peralihan kekuasaan di Aceh selalu berjalan secara demokratis dan damai.
Ia menuturkan tidak terbantahkan lagi bahwa Aceh merupakan provinsi yang kaya dengan potensi sumber daya alam dan mineral, seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi (migas), dan lain sebagainya.
Akademisi kampus di kota Lhokseumawe Dr. Alfian, MA mengatakan, aksi demo, Kamis, 10 Agustus 2023. Yang mengatas namakan masyarakat dari 11 desa lingkungan PT Perta Arun Gas (PAG), kedepannya semoga tidak terjadi lagi.
Sebab menurut akademisi lhokseumawe tersebut, Aksi yang berlangsung didepan perusahaan itu, kawasan Gampong Blang Lancang, Kecamatan Muara Satu atau sekitar 7 km barat Kota Lhokseumawe ditakutkan akan berakibat fatal bagi keberlangsungan serta kepercayaan investor masuk ke Aceh, khususnya investor migas diwilayah kerja lhokseumawe dan aceh utara terutama.
“kebiasaan aksi demo seringnya berdampak bagi iklim investasi, investor tidak akan masuk ke wilayah itu jika situasi tidak kondusif atau masih terjadi kekacauan (baik itu aksi unjuk rasa, kekerasan serta premanisme di tengah masyarakat.” Ungkapnya.
Mari kita sama-sama bagi semua stakeholder bergerak untuk membangun Aceh. Menjaga dan menjamin agar investasi berjalan dengan baik. Apalagi kedepannya ada beberapa investor yang ingin masuk seperti sawit, kopi dan tambang perminyakan masyarakat dan perikanan.
Belum lagi, Pj Gubernur Aceh pernah berjanji pengusaha luar untuk berinvestasi di Aceh tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. garansi yang diberikan kita permudah birokrasi sesuai aturan dan bicara keamanan justru tidak ada masalah lagi. Pengusaha luar wajib bergandeng BUMD di kabupaten/kota sehingga dana bisa masuk ke masyarakat. Yang penting kita harus kompak dan bersatu sehingga Aceh lebih sejahtera.
Nah.. ini, terkait aksi yang mempermasalahkan tenaga kerja serta dana TJSL/CSR menurut akademisi di lhokseumawe ini, pastinya sebuah perusahaan telah memikirkan hal tersebut secara matang dan terukur untuk dipergunakan didesa-desa binaan sesuai perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi kearifan lokal setempat bukan saja kecamatan muara satu, tapi juga masyarakat kota lhokseumawe secara keseluruhan.
Terkait tenaga kerja contohnya di perusahaan sekelas PT Perta Arun Gas (PT PAG) kalau tidak salah saya di sana juga telah menerima dan memenuhi syarat dengan permintaan pekerja lokal. “Adapun data yang kita dapatkan dari unsur Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) misalkan 476 orang (92 %) adalah pekerja lokal Aceh saat ini yang mengisi posisi- posisi strategis. Selanjutnya Pekerja Waktu Tertentu (PWT/PWTT) terdapat 247 orang (75 %) masyarakat lokal Aceh)” katanya.
Lebih lanjut Dr. Alfian, MA mengatakan, informasi terbaru investor di Aceh menyebut perusahaan minyak asal Uni Emirat Arab (UEA) yakni Mubadala tertarik untuk masuk ke dalam pengelolaan Blok Andaman III. Hal itu menyusul mundurnya perusahaan migas asal Spanyol, Repsol, dalam pengelolaan wilayah kerja di perairan Aceh tersebut. Selanjutnya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pema Global Energi (PGE) mengumumkan penemuan sumur gas baru dari kegiatan usaha hulu migas di Wilayah Kerja Aceh tepatnya di Wilayah Kerja Blok “B”, Syamtalira Aron, Aceh Utara.
“ Pada 2023, BPMA telah menyetujui usulan PT PGE untuk melakukan pemboran eksplorasi tiga (3) sumur yaitu Arun A-55A, Arun A-72A dan Rayeu C-1A dari komitmen kerja pasti yang awalnya hanya 1 sumur eksplorasi,”
Nantinya diperkirakan 2026-2028 Aceh khususnya Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya akan banyak perusahaan migas asing yang mengekplorasi migas diwilayah kerja disana. “ Ini suatu peluang bagi kemajuan Aceh, maka kita berharap jagalah iklim dan kondisi Aceh yang kondusif dan jangan mudah terpropokasi dengan tindakan kita yang merugikan daerah kita sendiri. Mari Bersama sama membangun kota Lhokseumawe dan Aceh ini,” tutupnya. (*)
