JAKARTA – Aksi protes keras mewarnai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, meluapkan kemarahannya terkait masifnya pembabatan hutan di wilayahnya yang dinilai dilakukan secara serampangan tanpa perencanaan yang jelas.
Dalam forum tersebut, Paskalis mempertanyakan nasib lahan luas yang telah gundul akibat proyek strategis nasional (PSN) dan program lumbung pangan. Ia menyoroti bahwa ribuan hektar hutan telah habis dibabat namun tidak diikuti dengan kejelasan peruntukan, apakah untuk lahan pangan, perkebunan tebu, kelapa sawit, atau peternakan. Ia secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat tidak beraturan dan justru merugikan masyarakat adat pemilik hak ulayat yang kerap menolak kehadiran proyek tanpa koordinasi yang tepat.
Kekesalan Paskalis memuncak saat ia menyadari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak hadir dalam rapat tersebut. Ia memandang ketidakhadiran menteri terkait sebagai penghambat penyelesaian masalah tumpang tindih peruntukan kawasan hutan di Papua Selatan. Paskalis menekankan bahwa pemerintah daerah saat ini seolah kehilangan kewenangan dan terjebak dalam sistem sentralisasi yang kaku, padahal pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang semestinya menjadi ujung tombak dalam menangani konflik di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi protes tersebut, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan akan menampung keluhan tersebut. Ia berjanji akan segera menyampaikan aspirasi keras dari pemerintah Papua Selatan kepada Menteri Kehutanan agar segera dilakukan evaluasi terkait tata kelola lahan yang amburadul di wilayah Papua. Paskalis berharap pemerintah pusat tidak lagi mengambil keputusan sepihak tanpa memberikan ruang bagi daerah untuk berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan agraria yang semakin memanas. (*)
