JAKARTA | Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung, melontarkan kritik tajam mengenai ekosistem riset dan inovasi saat menjadi pembicara dalam Forum Bisnis Paten Indonesia. Dalam forum tersebut, ia menyoroti urgensi perubahan paradigma ekonomi yang seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga harus berlandaskan pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Rocky memaparkan bahwa paten sejatinya merupakan upaya manusia untuk memanfaatkan atau menyadap kekuasaan alam secara legal demi menghasilkan nilai ekonomi. Namun, ia lantas mengaitkan istilah tersebut dengan isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara yang tengah menyita perhatian publik. Menurutnya, tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas adalah ranah aparat kepolisian, bukan bagian dari inovasi teknologi yang bermanfaat bagi bangsa.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 4 November 2026. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya ekosistem argumentatif di berbagai lini, mulai dari lingkungan kampus, partai politik, hingga jajaran pemerintahan. Tanpa adanya budaya berpikir kritis yang kuat, ia menilai inovasi yang dihasilkan akan sulit bersaing di kancah global dan rentan terjebak pada ketergantungan terhadap logika ekonomi luar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah lebih selektif dalam memfilter paten yang masuk, dengan memprioritaskan inovasi yang selaras dengan prinsip kedaulatan ekonomi serta etika lingkungan. Ia menyatakan komitmennya untuk mengusulkan perubahan paradigma ini melalui Dewan Pertimbangan Presiden agar riset akademis di Indonesia dapat lebih berorientasi pada kemaslahatan ekologis dan kesejahteraan rakyat secara luas. Dikutip dari kanal Tribun Bengkulu. (*)
