JAKARTA | Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti adanya dugaan desain sistematis di balik rangkaian peristiwa hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sorotan tersebut disampaikan Mahfud dalam sebuah diskusi yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Lovers, dikutip dari kanal Mahfud MD Lovers. Dalam pembahasannya, Mahfud mengungkapkan adanya temuan terkait produk hasil penyadapan yang disebut-sebut bermuara hingga ke wilayah Solo, yang kemudian dianalisis untuk menentukan langkah-langkah politik tertentu.
Mahfud menilai peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2026 tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari desain terencana yang melibatkan koordinasi cepat antara pengungkapan kasus, keputusan Mahkamah Agung terkait kasasi, hingga distribusi perkara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti bagaimana penanganan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyadapan dilakukan secara beriringan dengan proses hukum penting lainnya. Pola yang terbaca tersebut, menurut Mahfud, mengindikasikan adanya skenario yang telah dirancang secara sistematis.
Menurutnya, jika proses hukum ini tidak segera diselesaikan secara tuntas, maka upaya untuk menjaga stabilitas politik akan kembali terhambat. Mahfud mengingatkan pengalaman pergantian pimpinan kepolisian di masa lalu yang kerap mengalami kegagalan akibat bocornya informasi melalui praktik penyadapan tersebut.
Di sisi lain, Mahfud memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dinilai berani mengambil langkah pembersihan di internal institusi kepolisian. Langkah tersebut, kata Mahfud, sulit terjadi tanpa adanya dorongan kuat dari pimpinan tertinggi Polri atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Mutasi besar-besaran yang mencakup ratusan personel kepolisian dianggap sebagai bentuk nyata upaya menyingkirkan elemen yang selama ini disinyalir bermain dalam ranah politik dan membelakangi hukum.
Meskipun mendukung tindakan pembersihan tersebut, Mahfud mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih strategis dalam mengelola sumber daya manusia di tubuh Polri. Ia merujuk pada teori Sun Tzu agar pimpinan Polri tidak sekadar membuang pihak yang berseberangan, melainkan merangkul mereka kembali demi persatuan dan soliditas institusi.
Lebih jauh, Mahfud memberikan peringatan keras mengenai potensi tindakan makar dalam upaya politik yang sempat mencuat. Ia menilai narasi-narasi di ruang publik tampak sengaja menggiring opini untuk menjatuhkan posisi Prabowo Subianto sebagai kepala negara. Mahfud menegaskan setiap upaya untuk menggoyahkan pemerintah secara inkonstitusional memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat, termasuk ancaman pidana mati, yang nantinya akan dibuktikan melalui proses pengadilan.
Sebagai penutup, Mahfud mengingatkan bahwa kekuasaan bersifat sementara dan akan selalu berputar. Ia menekankan kepada para aparat dan pemangku kebijakan untuk selalu menjaga integritas serta kejujuran dalam memimpin, sebab kearifan lokal dan nilai-nilai ketuhanan dalam ideologi Pancasila akan selalu membawa perubahan bagi mereka yang bertindak sewenang-wenang. (*)
