JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam kesempatan ini, Presiden menaruh perhatian besar terhadap keberhasilan pemerintah dan berbagai lembaga terkait dalam memperluas akses keuangan hingga ke tingkat daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.
Selama sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pencapaian terbentuknya 552 TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi kelembagaan yang tidak hanya layak mendapat penghargaan, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa yang tengah berupaya membangun ekonomi dari akar rumput. “Terbentuknya ratusan TPAKD adalah bukti nyata bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan serius mengembangkan akses keuangan yang inklusif,” ujar Presiden.
Pemerintah sendiri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam mengoptimalisasi peran TPAKD. Upaya kolaboratif inilah yang mampu membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau, mulai pengemudi ojek online, petani, nelayan, pedagang kecil, hingga komunitas santri yang tersebar di berbagai pelosok negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan menembus lapisan masyarakat luas ini memperlihatkan seberapa besar dampak positif dari kebijakan akses keuangan yang diarahkan dengan tepat sasaran. Ia menyoroti bahwa jangkauan pelayanan keuangan tidak hanya harus berhenti pada seberapa besar nilai transaksi atau jumlah rekening yang dibuka, tetapi bagaimana hal itu dapat benar-benar mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil dan kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Selain memberikan apresiasi, Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), sebuah lembaga baru yang bertujuan mengembangkan orientasi kebijakan nasional dari sekadar percepatan akses layanan keuangan menjadi upaya yang lebih menyeluruh dalam memastikan kesejahteraan keuangan keluarga. Langkah ini menjadi bukti kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi makro, tetapi juga pada penguatan modal sosial dan ekonomi di tingkat rumah tangga.
Peluncuran DNKK menandai seberapa penting pemerintah memahami bahwa keberlanjutan pembangunan ekonomi menuntut perhatian serius pada literasi keuangan, pengelolaan keuangan keluarga, dan penguatan daya beli masyarakat secara holistik. Dewan ini akan berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan demi mencapai kesejahteraan finansial seluruh lapisan masyarakat.
Pertanyaan bagaimana strateginya pemerintah memperluas akses keuangan di daerah? Presiden Prabowo menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah memberdayakan lembaga-lembaga keuangan di tingkat lokal dan mendorong inovasi produk keuangan yang sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, pelatihan dan edukasi masyarakat agar memahami serta memanfaatkan layanan keuangan secara optimal menjadi bagian penting. Dengan begitu, tidak hanya akses yang diperoleh, tetapi penggunaannya pun dapat benar-benar produktif dan berdampak positif jangka panjang.
Kapan target perluasan ini diharapkan mencapai hasil signifikan? Pemerintah menargetkan pada tahun-tahun mendatang, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, tingkat inklusi keuangan nasional akan naik secara substansial. Upaya ini direncanakan berkesinambungan, sejalan dengan langkah strategis peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo.
Dimana dampak penguatan akses keuangan ini paling terasa? Menurut Presiden, manfaatnya sudah mampir ke sektor-sektor masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan modal dan layanan finansial, khususnya di pedesaan, daerah terpencil, dan komunitas yang berada pada garis bawah ekonomi. Keterlibatan aktif pengemudi online, petani, nelayan, hingga pedagang kecil dan santri menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meresap dan memberikan semangat baru bagi penguatan ekonomi rakyat.
Siapa saja pihak yang menjadi pendukung utama keberhasilan TPAKD? Selain koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah, peran serta sektor swasta, lembaga keuangan mikro, serta komunitas lokal dinilai sangat vital untuk memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Apa makna dari fokus akses keuangan yang diperluas ini bagi masa depan ekonomi Indonesia? Presiden Prabowo menilai bahwa membangun negara yang maju dan berdaulat memerlukan pondasi keuangan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan pondasi ini, pergerakan ekonomi tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi menyebar hingga ke desa-desa yang dapat menciptakan massa penggerak baru bagi pembangunan nasional.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam Rakornas TPAKD 2026 sekaligus meluncurkan DNKK menjadi momentum penting yang menggarisbawahi bahwa pembangunan keuangan inklusif dan kesejahteraan keluarga adalah bagian dari visi besar pemerintahan saat ini. Sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membawa perubahan positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. (*)
