JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan ekonomi yang merata hingga ke tingkat daerah. Dalam arahannya kepada para kepala daerah yang hadir pada Jumat, 23 Oktober 2026, Presiden menekankan bahwa kebijakan penganggaran akan difokuskan untuk memastikan aliran dana ke kabupaten dan provinsi jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya guna menjamin kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam paparannya, Presiden menyoroti pentingnya koreksi terhadap filosofi ekonomi yang selama ini dianggap belum sepenuhnya selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah bertekad untuk memperbaiki tata kelola kekayaan negara agar tidak terus mengalami kebocoran dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Sebagai langkah efisiensi, pemerintah tengah melakukan konsolidasi dan penutupan terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap tidak efisien serta memiliki catatan kinerja yang merugikan.
Selain aspek fiskal, Presiden turut menyoroti isu lingkungan terkait kebakaran hutan. Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan konsesi bagi perusahaan, baik nasional maupun asing, yang berulang kali terbukti melanggar aturan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesehatan rakyat dan menjaga kekayaan alam Indonesia. Presiden juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat setempat guna menjaga kelestarian lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di akhir arahannya, Presiden menyampaikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan, mulai dari efisiensi birokrasi hingga pengalihan anggaran, bermuara pada satu tujuan utama, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat. Para gubernur dan bupati diimbau untuk tidak khawatir terkait ketersediaan anggaran, sebab pemerintah pusat memastikan akan terus menggerakkan ekonomi dari akar rumput untuk membangun seluruh wilayah Indonesia secara berkeadilan. (*)
