CIBINONG – Skandal fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong yang selama ini dianggap rumor kini mendapat kesaksian kunci yang menguliti borok sistem pemasyarakatan Indonesia. Seorang mantan narapidana buka suara secara eksklusif dan membeberkan fakta-fakta di balik keberadaan sel mewah yang dilengkapi fasilitas layaknya hotel berbintang.
Kesaksian mengejutkan tersebut, dikutip dari YouTube Metro TV dalam program Top Issue yang mengusut tuntas polemik sel mewah Lapas Cibinong, secara telanjang menguatkan temuan Ombudsman RI. Lembaga pengawas pelayanan publik itu sebelumnya menemukan sejumlah bangunan di dalam kawasan Lapas Cibinong yang jauh dari kesan sel tahanan. Temuan itu bukan sekadar sel dengan kasur lebih bagus, melainkan sebuah hunian lengkap dengan ruang tamu, kamar tidur pribadi, televisi, kulkas, pendingin ruangan, hingga sofa dan perabotan mewah lainnya.
Yang membuat publik semakin geram adalah adanya dugaan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi XIII DPR RI pada Senin, 28 September 2026, terungkap fakta bahwa sejumlah perabot mewah dari rumah dinas yang menjadi sorotan Ombudsman tersebut telah diperintahkan untuk dipindahkan sebelum kedatangan pejabat kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adalah Kalapas Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putanto, yang mengakui di hadapan anggota dewan bahwa dirinyalah yang memerintahkan pengeluaran barang-barang tersebut dengan dalih barang itu bukan milik negara. Alasan yang dinilai tidak masuk akal dan justru memicu kemarahan anggota Komisi XIII. Pernyataan keras pun meluncur, bahwa kebohongan yang disampaikan bukan hanya membohongi menteri, melainkan membohongi seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaan kritis yang kini menggantung adalah siapa yang pertama kali memasukkan fasilitas-fasilitas mewah itu ke dalam lapas, siapa yang membiayai, dan siapa pejabat yang bertanggung jawab memelihara bisnis gelap jual beli kenyamanan di balik jeruji besi. Jawaban Kalapas nonaktif yang melempar tanggung jawab kepada Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban semakin menunjukkan betapa rapuhnya rantai komando dan pengawasan di Lapas Cibinong.
Diskusi mendalam yang menghadirkan Anggota Ombudsman RI, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, analis hukum pidana, serta kesaksian mantan napi pada Senin malam, 28 September 2026 itu pada akhirnya menyimpulkan satu hal: sel mewah bukan ulah satu atau dua oknum petugas lapas, melainkan sebuah industri. Ada harga, ada fasilitas. Hukum tajam ke bawah, tumpul dan bisa dinegosiasi ke atas.
Jika praktik ini dibiarkan, Lapas bukan lagi tempat pembinaan dan efek jera, melainkan menjadi kawasan eksklusif bagi narapidana berduit untuk tetap hidup nyaman. Publik kini menanti, apakah pengungkapan mantan napi ini akan berujung pada penetapan tersangka dan pembongkaran jaringan setoran, atau kembali menguap seperti skandal lapas-lapas sebelumnya yang hilang ditelan kompromi. (*)
