GAYO LUES – Aktivitas alat berat di kawasan perbukitan Kecamatan Pining terhenti di tengah kubangan lumpur tebal yang menutup badan jalan proyek. Dua ekskavator besar merek Hitachi tampak berjuang di medan berlumpur, satu di antaranya masih berada di atas truk tronton oranye, sementara satu lainnya menggali tebing tanah merah di samping dump truk hijau kuning yang terlihat amblas dan tidak mampu bergerak.
Rekaman video di lokasi memperlihatkan betapa parahnya kondisi lapangan. Tanah jalan yang seharusnya sudah dipadatkan berubah menjadi kubangan dalam dengan jejak roda yang terisi air. Medan curam diapit pepohonan pinus dan tiang listrik di kejauhan, sementara beberapa pekerja berbaju gelap hanya berdiri di sekitar alat berat tanpa bisa berbuat banyak. Lumpur pekat mengunci pergerakan truk, membuat pekerjaan konstruksi yang seharusnya berjalan justru menjadi tontonan kemacetan proyek.
Apa yang terjadi di Pining bukan sekadar hambatan cuaca, melainkan cerminan lemahnya perencanaan teknis proyek infrastruktur di wilayah pegunungan. Bagaimana mungkin proyek jalan di kawasan hutan dengan curah hujan tinggi dikerjakan tanpa sistem drainase sementara dan tanpa pemadatan badan jalan yang memadai? Mengapa alat berat sekelas ekskavator dan dump truk dikerahkan ke medan yang jelas-jelas belum siap, hingga akhirnya terjebak dan mangkrak?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek yang diharapkan menjadi pembuka isolasi wilayah justru menunjukkan potret pemborosan dan ketidaksiapan. Siapa yang melakukan kajian kelayakan medan? Di mana pengawasan teknis yang seharusnya memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai standar konstruksi di lahan berlumpur? Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas perencanaan dan transparansi anggaran, karena setiap hari alat berat yang mangkrak berarti biaya sewa dan bahan bakar yang terus berjalan tanpa hasil.
Warga Pining yang menggantungkan harapan pada terbukanya akses jalan yang layak kini harus kembali menunggu dalam ketidakpastian. Akses yang seharusnya memperlancar distribusi hasil bumi dan mobilitas warga justru terhambat oleh proyek yang tidak kunjung tuntas.
Peristiwa yang terekam pada 26 September 2026 ini harus menjadi evaluasi keras bagi pelaksana proyek dan dinas terkait. Membangun jalan di wilayah pegunungan tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan dan mengandalkan alat berat semata tanpa perhitungan matang terhadap kontur tanah dan cuaca. Jika pengerjaan terus dibiarkan dengan pola seperti ini, yang tertinggal bukan jalan yang mulus, melainkan proyek mangkrak, anggaran yang tergerus lumpur, dan warga yang kembali terisolasi di tengah hutan. (*)
