JAKARTA | Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah secara resmi mengeluarkan ketetapan terkait penentuan awal bulan suci Ramadan, Idul Fitri, hingga Idul Adha untuk tahun 1448 Hijriah. Keputusan organisatoris yang diambil berdasarkan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) ini memberikan kepastian jadwal jauh sebelum waktu pelaksanaan tiba, sebuah langkah yang menonjolkan konsistensi metode hisab yang selama ini mereka pegang teguh.
Dalam kalender tersebut, 1 Ramadan 1448 Hijriah ditetapkan jatuh pada 8 Februari 2027. Mengingat bulan tersebut diperhitungkan berlangsung selama 29 hari, maka Idul Fitri atau 1 Syawal 1448 Hijriah akan jatuh pada 9 Maret 2027. Tidak berhenti di situ, Muhammadiyah juga memastikan bahwa Nuzulul Quran diperingati pada 24 Februari 2027, sementara Idul Adha atau 10 Zulhijah 1448 Hijriah direncanakan pada 16 Mei 2027, dengan Hari Arafah pada 15 Mei 2027. Seluruh rangkaian penanggalan ini ditetapkan dan diumumkan kepada publik pada September 2026.
Keputusan ini kembali menempatkan posisi pemerintah Indonesia di bawah sorotan, khususnya terkait urgensi sinkronisasi penanggalan nasional. Hingga saat ini, Kementerian Agama masih bersikap normatif dengan tetap mempertahankan mekanisme hisab dan rukyatul hilal yang berujung pada sidang isbat. Kelambanan pemerintah dalam merespons kalkulasi jauh hari ini menciptakan potensi ketidakpastian bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengharapkan efisiensi dalam perencanaan hari libur maupun ibadah. Ketergantungan pada sidang isbat yang baru dilaksanakan mendekati hari-H seringkali memicu disparitas jadwal yang tidak perlu di tengah masyarakat. Publik kini menunggu apakah otoritas akan terus membiarkan adanya jarak antara ketetapan organisasi keagamaan dengan keputusan negara, atau justru segera merumuskan kebijakan yang lebih progresif demi kepastian kalender umat Islam secara nasional. (*)








































