JAKARTA | Desakan publik agar Menteri ATR/BPN segera dinonaktifkan atau dicopot dari jabatannya semakin menguat seiring dengan terungkapnya kasus korupsi masif yang menjerat sejumlah anak buah serta orang kepercayaan sang menteri. Praktisi hukum dan aktivis antikorupsi, Saor Siagian, secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah berani demi menjaga integritas pemerintahan dan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini kerap disuarakan.
Kritik tajam ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyita barang bukti uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah. Ironisnya, para tersangka yang ditangkap merupakan pejabat di lingkungan kementerian tersebut serta pihak-pihak yang dikenal dekat dengan Menteri ATR/BPN. Dalam diskusi yang berlangsung pada 22 September 2026, Saor menegaskan bahwa mustahil aliran dana sebesar itu berputar tanpa sepengetahuan pucuk pimpinan di kementerian tersebut. Ia menilai, pembiaran posisi menteri tetap aktif di tengah skandal besar ini berisiko merusak citra institusi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Senada dengan desakan tersebut, pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, menyoroti kinerja KPK yang dinilai kurang progresif dalam pengembangan penyidikan. Yenti mempertanyakan alasan penyidik yang hingga saat ini belum memeriksa Menteri ATR/BPN, padahal penggeledahan telah dilakukan di sejumlah ruangan pejabat setingkat Direktur Jenderal. Menurut Yenti, KPK seharusnya tidak hanya fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi pokok, melainkan juga menelusuri aliran dana secara komprehensif menggunakan pendekatan TPPU sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang TPPU. Ia menekankan bahwa KPK memiliki instrumen hukum yang kuat, termasuk hasil sadapan yang semestinya mampu mengungkap keterlibatan pihak lain, termasuk pucuk pimpinan kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pengamat hukum menilai pola korupsi ini sangat sistemik, di mana kepercayaan yang diberikan kepada orang-orang dekat menteri disalahgunakan untuk melobi, mengepul uang, hingga melakukan praktik ilegal di berbagai daerah. Keberadaan barang bukti uang ratusan miliar rupiah dalam OTT ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penangkapan oleh KPK, yang mengindikasikan adanya praktik pemerasan atau suap yang masif. Publik kini menanti ketajaman KPK untuk tidak berhenti pada level pejabat menengah, melainkan berani menyentuh level tertinggi sebagai wujud pertanggungjawaban institusional atas skandal yang mencederai hak-hak masyarakat atas tanah. (*)
