JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membebaskan biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri bagi seluruh anak Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan sebagai bentuk respon terhadap kondisi riil dunia pendidikan di tanah air yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi, agar setiap warga negara memiliki akses setara dalam membangun masa depan tanpa terkendala latar belakang ekonomi.
Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 21 September 2026, pemerintah menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama bangsa yang harus diprioritaskan. Fokus kebijakan ini mencakup seluruh jenjang, mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi negeri. Presiden memandang pendidikan sebagai investasi strategis yang menentukan arah kemajuan Indonesia di masa depan.
Namun, di balik narasi pendidikan gratis tersebut, pemerintah dihadapkan pada realitas lapangan yang cukup menantang. Banyak sekolah masih bergelut dengan kondisi fisik bangunan yang memprihatinkan, mulai dari atap yang nyaris runtuh hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak. Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga menyoroti urgensi peningkatan kesejahteraan guru. Kualitas pendidikan nasional dinilai tidak akan tercapai maksimal tanpa adanya perbaikan signifikan terhadap gaji dan kompetensi tenaga pendidik yang selama ini sering menjadi persoalan klasik di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah konkret yang dijanjikan pemerintah mencakup percepatan renovasi fasilitas pendidikan yang rusak guna menjamin lingkungan belajar yang aman. Kebijakan ini akan diformulasikan lebih lanjut melalui rapat terbatas guna memastikan implementasi gratisnya biaya pendidikan dapat berjalan efektif di seluruh jenjang negeri. Meski visi ini membawa optimisme bagi jutaan keluarga, keberhasilannya akan sangat bergantung pada eksekusi anggaran yang tepat sasaran serta komitmen negara dalam menjaga standar kualitas di tengah ekspansi akses pendidikan yang masif. (*)
