JAKARTA, 20 September 2026 – Perombakan kabinet jilid ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan dinamika politik ekonomi yang cukup mengejutkan publik, yakni pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan. Keputusan yang diambil secara mendadak, bahkan saat yang bersangkutan tengah memimpin rapat, memicu spekulasi luas mengenai stabilitas arah kebijakan fiskal nasional serta retaknya komunikasi di internal pemerintahan.
Posisi Menteri Keuangan kini resmi diisi oleh Suahasil Nazara, seorang birokrat karier yang dianggap lebih memahami seluk-beluk fiskal. Pergantian ini tidak hanya dilihat sebagai rotasi jabatan biasa, melainkan cerminan dari kegagalan sinkronisasi antara ambisi politik kabinet dengan realitas anggaran negara yang kian tertekan. Ekonom senior dan sejumlah pengamat kebijakan publik menyoroti bahwa Purbaya dinilai terlalu banyak melakukan pencitraan namun minim realisasi. Kinerja ekonomi yang disebut tumbuh di atas lima persen dianggap sebagai pertumbuhan yang memiskinkan karena tidak berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat maupun kesejahteraan di sektor informal.
Salah satu kritik paling tajam tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah. Pengamat kebijakan publik, Said Didu, secara terbuka menembak program tersebut sebagai proyek yang sarat akan kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa pihak yang justru menikmati anggaran besar dari program MBG adalah kelompok yang disebutnya sebagai Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), yang diduga kuat memiliki keterkaitan erat dengan partai politik tertentu. Menurutnya, rantai distribusi program ini tidak efisien dan rentan terjadi pemotongan anggaran, sehingga manfaat yang diterima rakyat kecil menjadi jauh dari harapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini diperparah dengan besarnya beban utang negara dan defisit APBN yang menghantui pemerintahan baru. Para pengamat mengingatkan bahwa anggaran besar yang digelontorkan untuk program-program yang bersifat bakar uang, seperti MBG, berisiko mengorbankan kredibilitas fiskal nasional. Pemisahan wewenang antara pengatur pengeluaran dan penerimaan negara kini kembali menjadi wacana krusial untuk mencegah terjadinya kekacauan birokrasi dan kebocoran anggaran yang sistematis.
Di tengah transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan, publik menanti bukti konkret dari Suahasil Nazara dalam memulihkan kredibilitas institusi dan menertibkan tata kelola keuangan negara yang selama ini dinilai arogan dan jauh dari prinsip transparansi. Tantangan besar yang menanti adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan pasar sekaligus menjawab tuntutan rakyat akan harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan ketersediaan lapangan kerja yang semakin sulit dicapai. (*)
