JAKARTA | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,93 triliun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027. Dari total pagu tersebut, sekitar Rp509 miliar ditetapkan khusus untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Penetapan anggaran tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Rapat ini digelar sebagai bagian dari pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2027 yang merupakan hasil penyusunan Badan Anggaran DPR.
Taruna Ikrar menguraikan, dari total anggaran, sebanyak 67,79 persen digunakan untuk belanja operasional seperti gaji, tunjangan pegawai, dan pemeliharaan kantor. Sisanya, sebesar 32,21 persen, difokuskan pada belanja non-operasional yang mencakup program kerja prioritas, termasuk MBG, dan pelaksanaan fungsi pengawasan obat serta makanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pelaksanaan pengawasan pangan MBG, anggaran difokuskan untuk menjamin keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. BPOM melakukan pengawasan dengan tiga pendekatan, yaitu pencegahan, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan, dan surveilans melalui sampling serta pengujian laboratorium. BPOM juga memperkuat kapasitas unit pelaksana teknis di seluruh daerah, serta melakukan edukasi dan penguatan budaya keamanan pangan berbasis risiko.
Alokasi khusus untuk MBG itu menjadi perhatian utama anggota Komisi IX DPR RI. Muhammad Haris menyoroti perlunya jaminan agar alokasi Rp509 miliar untuk MBG tidak sampai mengurangi fungsi pengawasan rutin terhadap obat dan makanan. Sementara Netty Prasetiyani menegaskan, pengawasan tetap harus mengutamakan produk yang berisiko tinggi, mengingat masih ditemui peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
Charles Honoris pun mempertanyakan kecukupan anggaran, mengingat dengan alokasi sebelumnya masih banyak ditemukan produk-produk bermasalah di pasar. Ia meminta ketegasan BPOM dalam menentukan skala prioritas, dan menekankan bahwa jika BPOM tidak sepenuhnya menjadi bagian ekosistem penyelenggaraan MBG, dana pengawasan pangan sebaiknya kembali dialihkan untuk memperkuat fungsi utama BPOM.
Menanggapi kekhawatiran DPR, BPOM mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk 2027. Tambahan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan, optimalisasi perlindungan masyarakat, serta mendukung daya saing industri obat dan makanan nasional.
Taruna Ikrar menegaskan, pelaksanaan tugas pokok BPOM tetap wajib dijalankan dalam kondisi apapun, meskipun terjadi penurunan anggaran hingga Rp700 miliar dibanding tahun sebelumnya. Ia juga menambahkan, salah satu solusi adalah pengajuan usulan tambahan anggaran atau realokasi dana MBG ke program penguatan pengawasan.
Pada rapat yang sama, Kepala BGN Sudaryono memaparkan, lembaganya menerima alokasi anggaran sebesar Rp240,2 triliun untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional, dengan hampir seluruh anggaran dialokasikan langsung untuk sasaran utama.
Rapat ditutup dengan kesepakatan Komisi IX yang menyetujui alokasi anggaran BPOM sebesar Rp1,93 triliun sekaligus mendorong BPOM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun guna mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan ke depan. (*)
