JAKARTA — Rencana setoran keuntungan dari badan pengelola investasi negara, Danantara, ke kas negara terus memicu polemik. Meski terjadi pergantian kursi pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan, ketidakpastian mengenai kewajiban setoran senilai Rp10 triliun tetap menjadi beban yang belum terselesaikan. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, untuk membahas mekanisme kontribusi tersebut pada pekan ini.
Sikap tegas Danantara yang sebelumnya dilaporkan keberatan terhadap rencana setoran ini mencerminkan adanya disorientasi komunikasi antara otoritas fiskal dan badan investasi tersebut. Mantan pejabat Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sempat mengungkapkan bahwa pihak Danantara bahkan tidak mengetahui perihal rencana penyetoran tersebut. Kendati demikian, pemerintah tetap bersikeras bahwa dana tersebut akan diposisikan sebagai tambahan cadangan anggaran atau buffer fiskal, yang diklaim sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah presiden.
Kekisruhan ini menyoroti lemahnya koordinasi di tingkat kementerian dan lembaga yang berpotensi mencederai tata kelola keuangan negara. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai bentuk kontribusi tersebut, apakah akan diserap melalui skema dividen atau instrumen lainnya. Ketidakpastian bentuk penyetoran ini menjadi poin krusial yang harus segera dijawab oleh Suahasil Nazara, agar tidak menimbulkan spekulasi pasar dan ketidakpastian bagi iklim investasi di bawah naungan Danantara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik kini menantikan langkah konkret dari pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Senin, 14 September 2026 tersebut. Apakah pemerintah akan tetap memaksakan kebijakan demi menutup celah fiskal tahun ini, atau justru akan meninjau ulang target setoran tersebut demi menjaga keberlangsungan operasional Danantara sebagai institusi pengelola aset strategis negara.
