slot preparation.lsrs.lu

Mengulik Harta Kekayaan Suahasil Nazara, Menteri Keuangan Baru di Kabinet Merah Putih

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 15 September 2026 - 04:45 WIB

50201 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, 15 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah perombakan kabinet yang krusial bagi arah kebijakan fiskal nasional ke depan.

Penunjukan ini menempatkan Suahasil di kursi panas pengelola kas negara. Latar belakangnya sebagai akademisi ekonomi di Universitas Indonesia dan rekam jejak panjang di pemerintahan, mulai dari tim asistensi kementerian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), hingga posisi Wakil Menteri Keuangan sejak era pemerintahan Joko Widodo, menjadi modal utama yang diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi yang kian kompleks. Meski demikian, transisi kepemimpinan di tengah kabinet pemerintahan baru ini memicu sorotan publik terkait efektivitas kebijakan fiskal yang akan diambilnya.

Di balik pelantikan tersebut, transparansi dan integritas menjadi isu yang tak terelakkan. Mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 27 Februari 2026 untuk periode pelaporan 2025, Suahasil tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp138,16 miliar. Kekayaan ini mencakup aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, hingga surat berharga dan kas. Besarnya angka harta kekayaan ini pun menjadi sorotan publik yang menuntut akuntabilitas tinggi dan performa kerja yang bersih dari pejabat publik yang memegang otoritas penuh atas anggaran negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai Menteri Keuangan yang baru, Suahasil kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN mampu menyentuh masyarakat luas secara tepat sasaran. Publik kini menanti langkah konkret dari sang menteri dalam menghadapi tekanan ekonomi global serta kebijakan domestik yang harus mampu menyejahterakan rakyat tanpa terjebak dalam kepentingan politik sesaat. (*)

Berita Terkait

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden
Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas
YUSRIL Sebut Prabowo Tahu Penangkapan Jenderal Listyo, Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal Bukan Makar
Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden
Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal
Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor
Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar
Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 15:27 WIB

Listrik Mati Hidup di Blangkejeren Tak Kunjung Stabil, PLN Pusat Diminta Evaluasi Kinerja Jajaran Bawahannya

Rabu, 4 November 2026 - 13:34 WIB

Ironi Gagal Bayar Puluhan Miliar, BPKK Gayo Lues Malah Bobol Kas Daerah demi Kelebihan Bayar TPK!

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Satgas TMMD Kerjakan Pembuatan Gorong gorong di titik Tiga

Rabu, 4 November 2026 - 03:15 WIB

Longsor di Tiga Titik Tutup Total Jalan Lintas Kutacane-Blangkejeren, Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tak Bisa Melintas

Selasa, 3 November 2026 - 15:39 WIB

Normalisasi Sungai Jadi Kunci di Gayo Lues, Jembatan Putus Hambat Evakuasi Warga

Selasa, 3 November 2026 - 15:32 WIB

Ratusan Hektare Sawah di Gayo Lues Kembali Panen Pascabencana Banjir 2025

Selasa, 3 November 2026 - 15:19 WIB

Pemkab Gayo Lues Kebut Penyerapan Dana TKD untuk Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Selasa, 3 November 2026 - 15:14 WIB

Pemkab Gayo Lues Berpacu dengan Waktu di Tengah Keterbatasan Anggaran untuk Pulihkan Infrastruktur Pascabencana

Berita Terbaru