JAKARTA, 15 September 2026 – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam pemerintahan, mulai dari perombakan posisi Menteri Keuangan hingga kegagalan tata kelola dalam program Makan Bergizi (MBG). Mahfud menilai pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suahasil Nazara merupakan langkah koreksi yang perlu diapresiasi, namun ia menekankan bahwa persoalan fundamental di Kementerian Keuangan selama ini terletak pada buruknya komunikasi publik dan lemahnya substansi kebijakan yang diambil.
Dalam pandangan Mahfud, Purbaya dinilai gagal membangun optimisme publik dan kerap melontarkan pernyataan yang justru menimbulkan keresahan, seperti pengumuman mengenai kondisi keuangan 490 daerah yang diklaim sulit membayar gaji pegawai. Mahfud juga menyinggung ketidakkonsistenan kebijakan, termasuk dalam urusan pembiayaan proyek strategis nasional seperti Whoosh yang awalnya dijanjikan tidak menggunakan APBN, namun pada akhirnya membebani keuangan negara secara signifikan.
Selain sektor keuangan, Mahfud memberikan kritik keras terhadap rentetan kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di berbagai daerah dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa kejadian ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cerminan dari sistem tata kelola yang amburadul sejak awal. Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar melakukan teguran atau perbaikan parsial, melainkan harus berani melakukan tindakan hukum dan pemutusan kontrak terhadap penyedia dapur yang terbukti membahayakan nyawa anak-anak sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahfud menyoroti dominasi yayasan dan institusi besar sebagai penyedia dapur utama yang justru berpotensi memicu konflik kepentingan serta inefisiensi. Ia mendesak agar tata kelola program MBG segera dialihkan berbasis desa dengan memberdayakan koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi ini diyakini tidak hanya menjamin keamanan pangan melalui pengawasan lokal yang lebih ketat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa secara signifikan.
Lebih jauh, Mahfud menuntut agar Kejaksaan Agung lebih serius menindaklanjuti dugaan korupsi yang menyertai pengadaan program tersebut, termasuk pengadaan sistem teknologi informasi yang diduga bernilai triliunan rupiah. Ia memperingatkan bahwa jika tata kelola tidak segera dirombak total dan oknum yang terlibat tidak diproses hukum, program ini akan terus memakan korban dan berakhir dengan kegagalan sistemik yang merugikan masa depan generasi muda Indonesia. (*)
