GAYO LUES | Ratusan pengguna jalan, warga, dan keluarga yang terjebak di Jalan Lintas Kutacane–Blangkejeren, khususnya di titik kritis Titi Maut, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, masih harus bertahan dalam keputusasaan sejak Selasa malam. Hingga Rabu malam (9/9/2026), akses vital penghubung dua kabupaten ini belum juga bisa dilalui setelah longsor besar menutup total tujuh titik, terparah di kawasan Dusun Air Panas dan Desa Meloak Sepakat.
Kemarahan dan kekecewaan terlihat jelas di tengah masyarakat. Tidak hanya kendaraan menumpuk berjam-jam tanpa kepastian, warga dan pengendara juga harus menghadapi ketiadaan listrik, hilangnya jaringan telekomunikasi, serta minimnya pasokan logistik. Keluarga yang gagal menjangkau tempat tujuan tak mampu mengabarkan kondisi mereka, akses kesehatan dan kebutuhan pangan tergantung pada uluran tangan seadanya. Kebutuhan mendesak semakin nyata malam ini, namun belum juga tampak penyelesaian dari pemerintah maupun BPJN Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat dengan tegas menyoroti lambannya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) wilayah Aceh dalam menangani material longsor yang menimbun badan jalan. Upaya pembersihan yang diklaim telah dimulai pagi hari, faktanya hingga malam ini belum membuahkan hasil nyata. Kendaraan baik roda dua maupun roda empat semuanya tertahan, aktivitas perekonomian dan sosial di kedua kabupaten pun lumpuh total.
Keluhan tak berhenti di situ. Warga mempertanyakan keberanian dan kesigapan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di jalur nasional yang sudah berulang kali menjadi titik rawan longsor setiap musim hujan. Minimnya kehadiran alat berat, lemahnya manajemen darurat, dan nihilnya koordinasi dengan institusi terkait mengakibatkan derita warga semakin dalam. Padamnya jaringan listrik dan sinyal internet menambah kecemasan, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan darurat dan keluarga yang ingin memastikan keselamatan anggota yang tertahan di jalur.
Kritik keras langsung diarahkan ke BPJN Aceh serta pemerintah daerah dan pusat. Kementerian PUPR didesak untuk mengevaluasi kinerja BPJN Aceh yang dinilai tidak mampu merespons bencana secara cepat dan tuntas. Keterlambatan penanganan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap keselamatan masyarakat serta kegagalan menegakkan standar pelayanan infrastruktur nasional. Desakan agar pemerintah pusat menegur langsung jajaran BPJN menjadi tuntutan nyata malam ini, karena setiap detik keterlambatan berarti memperpanjang penderitaan dan risiko bagi masyarakat.
Tim BPBD Gayo Lues, aparat, dan unsur terkait memang tercatat hadir di lokasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hingga Rabu malam material longsor belum juga teratasi, arus lalu lintas tetap lumpuh, dan situasi warga makin darurat akibat terpaan cuaca buruk berulang serta ancaman longsor susulan. Upaya pembersihan yang dikabarkan menggunakan alat berat juga belum mampu membuka akses jalan secara signifikan.
Realita di Titi Maut bukan hanya soal daun dan batu menimbun jalan, melainkan cermin lemahnya sistem dan mental respons aparat dalam manajemen krisis. Warga benar-benar menanti bukti nyata, bukan sekadar retorika atau laporan administratif. Pemerintah diminta berhenti menunggu laporan, dan segera mempercepat pengerahan alat berat serta pemulihan layanan dasar, mulai logistik, listrik, hingga jaringan komunikasi bagi seluruh warga terdampak.
Hingga berita ini ditulis, arus kendaraan masih padat tertahan, sejumlah pengendara terpaksa harus bermalam di tengah gelap tanpa kejelasan. Kekhawatiran soal BBM, air bersih, hingga keamanan semakin meningkat. Warga meminta pemerintah pusat, terutama Kementerian PUPR, untuk segera mengevaluasi, menegur, dan memerintahkan BPJN Aceh bergerak profesional agar tragedi keterisolasian Gayo Lues dan Aceh Tenggara ini tidak lagi menjadi siklus bencana yang selalu terulang tanpa perubahan berarti. (RED)
