JAKARTA, 8 September 2026 — Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan korporasi PT TPL Tbk sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa transfer pricing dan under invoicing yang merugikan keuangan negara hingga ditaksir mencapai Rp2 triliun. Penetapan ini menjadi langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar praktik manipulasi pajak sistemik yang berlangsung selama belasan tahun, terhitung sejak 2008 hingga 2025.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mengungkapkan bahwa modus operandi yang dijalankan korporasi tersebut melibatkan manipulasi kode HS (Harmonized System) pada produk bubur kertas atau pulp. Perusahaan sengaja mengubah klasifikasi produk yang seharusnya bernilai tinggi menjadi produk dengan nilai rendah guna menghindari kewajiban pajak yang semestinya. Praktik culas ini tidak dilakukan sendiri, melainkan diduga melibatkan kerja sama oknum pejabat berwenang yang memuluskan laporan transaksi yang tidak transparan sehingga pengawasan terhadap kewajaran harga transaksi menjadi lumpuh.
Selain kasus korupsi korporasi tersebut, Kejaksaan Agung juga mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu oleh PT PSMI di areal PT Inhutani V, Provinsi Lampung. Saat ini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 47 saksi terkait keterlibatan PT PSMI dalam pembukaan lahan ilegal seluas 1.268 hektare yang beririsan dengan kawasan hutan negara. Tindakan korporasi ini dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan tata kelola kawasan hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam proses penyidikan, tim penyidik terus melakukan pelacakan aset (asset tracing) guna memastikan penyelamatan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal. Meskipun PT TPL Tbk diketahui masih beroperasi dan tengah menghadapi gugatan hukum lain di Kementerian Lingkungan Hidup, pihak Kejaksaan memastikan bahwa proses hukum pidana korupsi ini akan terus berjalan tanpa pandang bulu. Seluruh bukti elektronik dan dokumen yang telah disita kini tengah dalam tahap pendalaman untuk mengungkap aktor intelektual di balik skandal besar yang telah berlangsung selama 17 tahun ini. (*)
