JAKARTA, 8 September 2026 — Praktik lancung dalam tata kelola program strategis nasional kembali mencoreng wajah birokrasi Indonesia. Kejaksaan Agung secara resmi melakukan penyitaan terhadap aset senilai total Rp 8,43 miliar milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Tindakan hukum ini diambil menyusul keterlibatan yang bersangkutan dalam dugaan tindak pidana korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk periode 2025–2026.
Penyitaan aset ini merupakan buntut dari surat perintah penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang diterbitkan pada 29 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang mewah dan tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang yang diduga merupakan hasil penyelewengan dana negara. Aset yang disita mencakup sebuah jam tangan bermerek Rolex senilai sekitar Rp 300 juta, hingga berbagai unit kendaraan roda empat, yakni Toyota Innova Zenix, Suzuki Carry pikap, serta Toyota Avanza.
Ironisnya, modus penyimpanan barang bukti tersebut tergolong rapi. Penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura yang disembunyikan di dalam boks besi di apartemen tersangka di kawasan Sentul, Jawa Barat, serta di dalam bagasi sejumlah kendaraan. Selain temuan uang di dalam mobil, penyidik juga mencatat adanya uang tunai tambahan sebesar Rp 540,29 juta yang diduga kuat memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh aset yang disita telah mendapatkan penetapan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Seluruh barang bukti tersebut nantinya akan difungsikan sebagai pembayaran uang pengganti dalam proses hukum yang berjalan. Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengawasan program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang sebagai program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat, namun justru dikhianati oleh pejabat yang seharusnya menjadi garda terdepan pelaksanaannya. Hingga saat ini, pihak kejaksaan terus mendalami keterlibatan pihak lain guna membongkar jaringan korupsi dalam tata kelola program gizi nasional tersebut. (*)
