JAKARTA, 8 September 2026 – Pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mentransformasi peran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk memangkas hambatan distribusi barang bersubsidi, seperti elpiji 3 kilogram, minyak goreng, dan pupuk, yang selama ini kerap terkendala tumpang tindih aturan di tingkat lokal.
Dalam rancangan yang dipaparkan, KDKMP tidak sekadar berfungsi sebagai unit ekonomi desa, tetapi diposisikan sebagai aktor sentral atau offtaker produk warga serta penyalur resmi program bantuan sosial pemerintah, termasuk bantuan pangan non-tunai dan alat pertanian. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Perpres ini akan menyatukan regulasi tata kelola, mulai dari pembentukan badan hukum hingga akses perizinan dan pendanaan yang lebih terintegrasi.
Proses pembentukan KDKMP dimulai dari musyawarah perangkat desa yang berujung pada pendirian badan hukum. Untuk infrastruktur fisik seperti gerai dan gudang, pemerintah melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17. Transparansi dalam pembangunan ini dijaga melalui mekanisme verifikasi ketat oleh Kementerian Koperasi, yang kemudian akan ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum aset tersebut diserahkan penuh kepada desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ambisius ini menuntut pengawasan yang sangat ketat agar tidak menjadi sekadar beban birokrasi baru bagi masyarakat desa. Keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada kemandirian operasional dan profesionalisme pengelola di lapangan. Tanpa tata kelola yang transparan dan bebas dari intervensi, koperasi ini berisiko terjebak pada kendala klasik distribusi yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal pemberdayaan ekonomi desa. (*)
