JAKARTA, 8 September 2026 – Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terus menunjukkan aktivitas vulkanik intensif kini tidak hanya mengancam keselamatan fisik warga melalui sebaran abu vulkanik di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, hingga Bengkulu, tetapi juga memicu krisis komoditas yang meresahkan. Di tengah situasi darurat di mana sejumlah bandara terpaksa ditutup demi keamanan penerbangan, masyarakat justru dihadapkan pada praktik kenaikan harga masker yang tidak terkendali di berbagai platform perdagangan elektronik.
Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, telah memberikan arahan agar masyarakat tetap tenang dan merujuk pada informasi resmi dari lembaga terkait seperti PVMBG, BMKG, dan BNPB. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti penggunaan masker standar N95, KN95, atau FFP2, serta membatasi aktivitas di luar ruangan. Namun, imbauan pemerintah tersebut kini berbenturan dengan realitas pasar yang mencekik.
Laporan masyarakat di media sosial menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap lonjakan harga masker yang dinilai tidak wajar. Masker jenis duckbill yang sebelumnya dipasarkan di kisaran 18 ribu rupiah, kini melambung hingga 30 ribu rupiah. Begitu pula masker earloop isi 50 yang naik dari 17 ribu menjadi 25 ribu rupiah. Tidak sedikit warga yang melaporkan pembatalan pesanan secara sepihak oleh sistem e-commerce, yang mengindikasikan adanya indikasi spekulasi harga atau penimbunan stok oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di tengah bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menuntut langkah konkret pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi masker. Kebutuhan akan alat pelindung diri di tengah hujan abu vulkanik yang terjadi sepanjang periode 4 hingga 6 September 2026 adalah kebutuhan vital bagi kesehatan masyarakat. Jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi pasar, termasuk menindak tegas para spekulan, dikhawatirkan krisis harga ini akan memicu ketidakpercayaan publik yang lebih luas di tengah situasi bencana yang menuntut solidaritas nasional. (*)
