Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk memprioritaskan keselamatan dan keamanan masyarakat dalam merespons aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat virtual bersama jajaran terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, pada Minggu, 6 September 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Qodari, menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus memantau perkembangan aktivitas gunung tersebut secara cermat dan terukur. Seluruh langkah mitigasi, termasuk penyesuaian operasional transportasi, dipastikan berjalan dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan rekomendasi dari lembaga teknis yang berwenang. Pemerintah pusat menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada narasi tunggal yang cepat dan berbasis data dari instansi terkait seperti PVMBG, BMKG, BNPB, serta Kementerian Kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan senantiasa waspada terhadap situasi yang ada. Bagi warga yang terdampak abu vulkanik, pemerintah menyarankan langkah-langkah perlindungan diri, seperti mengenakan masker, menggunakan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, serta menutup rapat pintu, jendela, dan tempat penampungan air bersih. Masyarakat juga diminta untuk menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dan wajah, serta mengonsumsi air minum yang cukup.
Pemerintah secara tegas meminta agar publik hanya merujuk pada informasi resmi yang disampaikan oleh instansi pemerintah terkait. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh atau menyebarkan informasi yang tidak valid, termasuk kabar mengenai potensi tsunami yang tidak bersumber dari otoritas resmi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbarui informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui kanal-kanal komunikasi resmi secara berkala, guna memastikan publik mendapatkan edukasi yang jelas mengenai langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. (*)








































