JAKARTA, 6 September 2026 — Pengamat politik Rocky Gerung memberikan analisis tajam terkait fenomena kemarahan publik yang belakangan ini kerap muncul dalam diskursus nasional. Dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Lawyers Club, ia menegaskan bahwa aksi protes yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan masyarakat sipil, tidak semata-mata dipicu oleh praktik korupsi, melainkan berakar pada isu kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di Indonesia.
Menurut Rocky, kemarahan publik merupakan akumulasi dari disparitas ekonomi yang tinggi antara kelompok masyarakat kelas bawah atau kaum marhaen dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh rakyat, sehingga isu pemberantasan korupsi sering kali hanya menjadi permukaan dari persoalan yang jauh lebih mendalam.
Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga mengkritisi efektivitas penegakan hukum melalui sejumlah instrumen yang ada. Ia menyoroti wacana pengesahan undang-undang perampasan aset dan tuntutan hukuman mati bagi koruptor yang menurutnya harus disikapi dengan akal sehat. Ia berpendapat bahwa sekadar menuntut hukuman mati tanpa memperhatikan aspek etis dan potensi kesalahan prosedural justru berisiko kontraproduktif. Baginya, pembenahan sistem melalui pembuktian terbalik harus diutamakan dengan menyasar pihak yang paling kaya atau yang memiliki sejarah kekuasaan, guna memberikan efek jera yang substansial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Rocky mengingatkan pentingnya sikap kritis dan kecurigaan publik terhadap proses politik di balik layar. Ia menekankan bahwa setiap langkah kebijakan sering kali memiliki dimensi politis yang tersembunyi. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat sipil untuk tetap menjaga suara mereka agar tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melanggengkan kekuasaan.
Menutup opininya, ia berharap bahwa aspirasi masyarakat sipil tidak hanya menjadi ajang pelampiasan emosi sesaat, melainkan menjadi kekuatan yang menuntun republik ini ke arah yang lebih baik. Ia menekankan perlunya penggunaan akal sehat dalam setiap argumentasi agar kemarahan publik tidak kehilangan arah dan justru jatuh ke dalam jebakan otoritarianisme yang mungkin muncul di kemudian hari. (*)
