Jakarta, 1 September 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memasuki babak baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan penyisiran besar-besaran terhadap basis data penerima manfaat serta kelembagaan satuan pelayanan. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi anggaran dan akurasi penyaluran gizi bagi sasaran yang tepat.
Proses verifikasi menyeluruh yang dilakukan oleh BGN berdampak langsung pada pengurangan jumlah penerima manfaat sebanyak kurang lebih 6 juta orang. Pengurangan ini utamanya disebabkan oleh adanya temuan data ganda penerima di berbagai institusi. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta dengan kategori elit serta sejumlah sekolah berasrama yang dinilai telah memiliki kemandirian finansial dalam memenuhi kebutuhan konsumsi harian siswa mereka.
Dari sisi operasional, BGN melakukan penataan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan untuk menjalankan program ini dari total 27.485 unit yang terdaftar. Sementara itu, 463 SPPG lainnya kini berstatus suspensi akibat ketidaklengkapan profil dan data. Bahkan, tujuh di antaranya harus dicoret secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan operasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menjelang bulan September, BGN mulai menyiapkan aktivasi dapur-dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah-daerah yang masuk dalam skala prioritas kebutuhan. Sekitar 2.700 dapur direncanakan akan dibuka secara bertahap untuk menjangkau titik-titik yang membutuhkan, termasuk pondok pesantren dan wilayah di luar Jawa yang memiliki aglomerasi dengan urgensi tinggi.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh rangkaian perluasan jangkauan dan penyempurnaan data ini dilakukan tanpa penambahan anggaran. Anggaran tahun 2026 yang telah tersedia dipastikan akan dimaksimalkan penggunaannya agar program tetap berjalan secara berkelanjutan dan efisien tanpa membebani keuangan negara. (*)
