slot preparation.lsrs.lu

Malaysia Naikkan Kuota BBM Subsidi RON 95, Warga Berpendapatan Rendah dan Menengah Diharapkan Terbantu

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 31 Agustus 2026 - 23:52 WIB

50209 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Pemerintah Malaysia resmi meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 95 menjadi 300 liter per bulan untuk setiap pengguna melalui Program Budi MADANI RON 95 (BUDI95). Kebijakan tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertepatan dengan Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya.

Keputusan menaikkan kuota ini menandai perubahan signifikan setelah sebelumnya pemerintah memangkas kuota dasar menjadi 200 liter per bulan. Kini, batas tersebut dikembalikan ke 300 liter per bulan demi meredam beban biaya transportasi khususnya bagi rumah tangga berpendapatan rendah (B40) dan menengah (M40).

Dosen Ekonomi Universiti Teknologi MARA Cabang Sabah, Herniza Roxanne Marcus, menjelaskan kelompok B40 dan M40 selama ini merupakan pengguna terbesar RON 95 bersubsidi. Dengan pengeluaran transportasi yang cukup tinggi, pengembalian kuota ini diharapkan mampu meringankan beban anggaran rutin, sehingga dana untuk bahan bakar dapat dialihkan ke kebutuhan lain seperti pendidikan dan makanan. “Dalam konteks Sabah misalnya, jarak antarwilayah yang jauh serta keterbatasan moda transportasi umum membuat peningkatan kuota menjadi keputusan relevan,” kata Herniza, dikutip dari Bernama, Minggu (30/8/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih dari 16 juta pengguna RON 95 bersubsidi di Malaysia akan menerima manfaat langsung dari kebijakan ini. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan bantuan BUDI Diesel untuk lebih dari 500.000 pemilik kendaraan diesel jenis pikap dan jip yang memenuhi syarat, dengan kuota hingga 400 liter per bulan. Program BUDI Diesel mulai berlaku pada 1 September 2026.

Herniza menilai, meski tambahan kuota tidak serta-merta menurunkan inflasi secara langsung, kebijakan itu mampu menahan tekanan biaya transportasi harian masyarakat serta ikut mengurangi risiko lonjakan harga barang dan jasa yang selama ini dipengaruhi biaya distribusi. Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk keseimbangan antara ruang fiskal pemerintah dan kebutuhan menjaga kesejahteraan masyarakat. “Keputusan ini tidak menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah jauh lebih longgar, melainkan hasil evaluasi berkelanjutan menyesuaikan harga energi global dan pola konsumsi masyarakat,” paparnya.

Di tengah kebijakan baru ini, masyarakat yang setiap hari memakai kendaraan pribadi menyambut positif kenaikan kuota. Rozainah Abdul Rahim, seorang wartawan asal Negeri Sembilan, mengungkapkan, selama ini kuota 200 liter per bulan belum mencukupi keperluan perjalanan harian, baik untuk bekerja maupun aktivitas keluarga. Dengan penyesuaian jumlah kuota, kekhawatiran subsidi bahan bakar habis sebelum akhir bulan kini dapat diminimalisasi.

Keputusan menaikkan kuota BBM bersubsidi ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, memastikan bantuan energi tepat sasaran, serta mengurangi beban rumah tangga terutama di tengah ketidakpastian harga energi dunia. Pemerintah Malaysia menegaskan akan terus memantau dampaknya dan mengevaluasi skema subsidi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan situasi pasar. (*)

Berita Terkait

SBY Kritik Keras Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo dan Minta Politik Berkeadaban Dihidupkan Kembali
Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan Khusus Sidang Kasus Ijazah Jokowi
Skandal Penyadapan Ilegal Guncang Institusi Kepolisian
Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden
Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas
YUSRIL Sebut Prabowo Tahu Penangkapan Jenderal Listyo, Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal Bukan Makar
Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden
Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 13:34 WIB

Ironi Gagal Bayar Puluhan Miliar, BPKK Gayo Lues Malah Bobol Kas Daerah demi Kelebihan Bayar TPK!

Rabu, 4 November 2026 - 13:05 WIB

Penertiban Pedagang di Blangkejeren Dinilai Tebang Pilih, Lapak Pedagang Buah Dibongkar

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Satgas TMMD Kerjakan Pembuatan Gorong gorong di titik Tiga

Rabu, 4 November 2026 - 03:15 WIB

Longsor di Tiga Titik Tutup Total Jalan Lintas Kutacane-Blangkejeren, Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tak Bisa Melintas

Selasa, 3 November 2026 - 15:39 WIB

Normalisasi Sungai Jadi Kunci di Gayo Lues, Jembatan Putus Hambat Evakuasi Warga

Selasa, 3 November 2026 - 15:32 WIB

Ratusan Hektare Sawah di Gayo Lues Kembali Panen Pascabencana Banjir 2025

Selasa, 3 November 2026 - 15:19 WIB

Pemkab Gayo Lues Kebut Penyerapan Dana TKD untuk Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Selasa, 3 November 2026 - 15:14 WIB

Pemkab Gayo Lues Berpacu dengan Waktu di Tengah Keterbatasan Anggaran untuk Pulihkan Infrastruktur Pascabencana

Berita Terbaru

NASIONAL

Skandal Penyadapan Ilegal Guncang Institusi Kepolisian

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:48 WIB