Banda Aceh — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari Cage, menyampaikan keprihatinan atas kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang mempersoalkan keberadaan kendaraan berpelat nomor BL (Aceh) di wilayah Medan. Ia menilai langkah tersebut tidak logis dan berpotensi memecah belah persaudaraan antarwilayah.
“Kalau plat BL dipermasalahkan, kenapa tidak sekalian minta paspor saja? Apakah Aceh dan Medan bukan satu negara?” ujar Cage, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, Aceh dan Sumut secara geografis maupun historis adalah wilayah bertetangga dan bersaudara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, ia menyayangkan jika ada kepala daerah yang justru mengeluarkan kebijakan yang dinilainya “konyol”, hanya karena perbedaan kode pelat kendaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya tidak ada permasalahan tentang itu karena Aceh dan Medan masih satu negara. Atau, jangan-jangan Pak Bobby menganggap Aceh sudah beda negara?” katanya heran.
Senator yang dikenal vokal terhadap isu-isu Aceh ini juga mempertanyakan sikap Bobby Nasution yang dianggapnya kerap memunculkan persoalan antara Aceh dan Sumatera Utara. Ia menyinggung polemik sebelumnya terkait klaim empat pulau di Aceh Singkil.
“Kok ini timbul lagi permasalahan plat BL. Saya jadi bertanya-tanya apa sebenarnya maksud Pak Bobby terus memunculkan kisruh antara Aceh dan Sumut,” tambahnya.
Azhari Cage pun mengingatkan, di Aceh saat ini terdapat ratusan ribu kendaraan dengan pelat BK asal Sumatera Utara yang dapat beroperasi secara leluasa tanpa gangguan. Menurutnya, kebebasan itu mencerminkan sikap Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi persaudaraan dan prinsip kesatuan wilayah.
“Plat BL adalah pelat resmi Republik Indonesia. Tidak ada dasar hukum yang membatasi pergerakan kendaraan tersebut di wilayah mana pun di Indonesia, selama dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB sah,” tegasnya.
Ia juga menyerukan kepada Gubernur Sumatera Utara agar menghentikan langkah-langkah yang berpotensi memperkeruh hubungan antarwilayah. Menurutnya, kepala daerah seharusnya menjadi jembatan solidaritas, bukan sumber perpecahan, apalagi di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional yang membutuhkan stabilitas kerja sama lintas daerah.
“Ini saatnya bersatu dan saling mendukung, bukan saling menyulut konflik. Kita semua harus memastikan tetap mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara utuh dan merata di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
