KABUPATEN KARO – Misteri penyebab keracunan massal yang menimpa lebih dari 300 siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mulai terkuak. Dinas Kesehatan setempat mengonfirmasi telah menemukan tiga jenis bakteri pada sampel makanan yang dikonsumsi para siswa saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung pada 13 Agustus 2026 lalu.
Berdasarkan hasil uji mikrobiologi yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat pada 6 September 2026, bakteri Bacillus cereus ditemukan pada sampel nasi, sementara Streptococcus aureus terdeteksi pada menu ikan dencis bersaus. Selain itu, sampel buah melon yang disajikan terbukti positif mengandung bakteri E. coli. Temuan ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan sampel muntahan dari salah satu korban yang juga menunjukkan keberadaan bakteri Staphylococcus aureus.
Meskipun hasil uji parameter kimia—seperti boraks, formalin, arsen, dan nitrit—pada seluruh sampel dinyatakan negatif, temuan bakteriologi ini menjadi bukti krusial atas dugaan keracunan makanan yang terjadi. Hingga saat ini, proses pemulihan para siswa masih menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mendampingi para korban, tidak hanya melalui penanganan medis, tetapi juga dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak untuk memantau kondisi trauma psikologis yang dialami para siswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi di lapangan masih menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi di kalangan orang tua. Sejumlah siswa dilaporkan masih harus berulang kali mendapatkan perawatan rumah sakit akibat gejala lanjutan seperti kram perut, sakit kepala, hingga kondisi penurunan kesehatan yang serius pada beberapa korban. Ketidakpuasan orang tua memuncak karena minimnya transparansi informasi terkait penyebab pasti sakitnya anak-anak mereka sejak kejadian tersebut.
Kondisi ini memicu langkah tegas dari pihak keluarga siswa. Aliansi orang tua korban secara resmi telah mendatangi Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026 untuk membuat laporan kepolisian. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak penyelenggara serta menuntut adanya kompensasi atas dampak ekonomi yang dialami keluarga, mengingat banyak orang tua terpaksa meninggalkan pekerjaan untuk merawat anak-anak mereka yang masih dalam masa pemulihan. (*)
