JAKARTA | Pemerintah resmi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Penandatanganan SKB dilakukan Kamis (9/10) di kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), dihadiri langsung oleh jajaran lintas kementerian dan lembaga.
Dokumen SKB ditandatangani oleh Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan PDTT, Kementerian Keuangan, Kepala Badan Pengatur BUMN, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa SKB ini merupakan turunan langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 soal percepatan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. Langkah ini disebutnya menjadi tonggak penting untuk mempercepat pembangunan fisik gudang dan gerai sebagai fondasi operasional koperasi desa.
“Hari ini alhamdulillah kita teken SKB. Insyaallah dalam waktu dekat, pembangunan fisik gerai dan gudang di desa dan kelurahan akan segera dimulai,” ujar Ferry.
Ferry bilang, seluruh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Percepatan Pembangunan Kopdes Merah Putih siap all out menjalankan program. Fokus jangka pendeknya merampungkan pembangunan infrastruktur dasar seperti gudang, gerai, serta sarana pendukung agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
“Setelah terbentuk dan terbangun, operasionalisasinya langsung dilakukan. Kita akan turun kembali ke desa, targetnya gerai mulai aktif Oktober ini,” lanjutnya.
Soal pendanaan, Ferry memastikan tidak ada hambatan berarti karena pencairan anggaran akan dikawal langsung oleh BPI Danantara. Ia menyebut tiap Kopdes disiapkan plafon dana Rp3 miliar untuk digunakan sebagai modal pembangunan fisik dan kebutuhan operasional dasar lainnya.
“Urusan cair-mencair aman. Danantara sudah siap. Plafon 3 M bisa langsung dipakai bangun gudang, gerai, kelengkapan operasional, dan modal kerja,” tegasnya.
Menteri Desa PDTT Yandri Susanto yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi terbitnya SKB dan menyebutnya sebagai langkah penting. Menurutnya, keberhasilan pembangunan koperasi desa akan bergantung pada sinergi pemerintah pusat dan daerah, terutama keterlibatan kepala desa dan BPD.
“Pesan saya cuma satu, ayo kita sukseskan program ini bareng-bareng. Ini cara jitu pemerataan ekonomi di akar rumput, sekaligus strategi jangka panjang pemberantasan kemiskinan di desa,” ucap Yandri.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menegaskan bahwa dukungan pembiayaan lewat skema APBN juga sudah disiapkan secara penuh. Ia optimistis proyek Kopdes akan punya efek domino yang positif untuk ekonomi desa.
“Program ini bukan cuma ningkatin perputaran uang di desa. Tapi juga nambah lapangan kerja, ningkatin daya beli, dan bantu pemerintah daerah dorong pemerataan ekonomi,” kata Askolani.
Dengan SKB ini, pemerintah berharap pelaksanaan pembangunan koperasi desa bisa dipercepat tanpa hambatan regulasi. Targetnya, seluruh desa dan kelurahan di Indonesia punya koperasi aktif yang dikelola langsung oleh masyarakat dan jadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas.
