Kamis tanggal 25 April 2025 secara daring, Kepala KPPN Kutacane menyampaikan Press Release APBN di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues sampai dengan Maret 2025. Dalam press release, selain disampaikan kinerja APBN juga disampaikan kinerja APBD dan kondisi perekonomian yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
Kinerja pendapatan APBN sampai dengan Maret 2025 disampaikan mengalami pertumbuhan, dimana Penerimaan Perpajakan diterima sebesar 10,8 Miliar mengalami pertumbuhan sebesar 43,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil dikumpulkan sebesar 1,78 Miliar atau 36,13% sehingga tumbuh sebesar 39,57% yoy.
Kemudian Pendapatan Daerah yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues terealisasi sebesar 314,48 Miliar atau 15,03% dari target, apabila dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama mengalami kontraksi yang cukup tajam sebesar 42,1%.
Penerimaan perpajakan terbesar sampai dengan triwulan I berasal dari PPN Dalam Negeri dan PPh pasal 21, sedangkan PNBP berasal dari PNBP Lainnya. Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terealisasi sebesar Rp163,88 Miliar atau 12,95% mengalami kontraksi sebesar 50,30% yoy karena APBK TA 2025 terlambat disahkan oleh DPRK. Berbeda dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang terealisasi sebesar Rp150,6 Miliar atau 18,22%, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 28,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi Pendapatan Daerah dari dua Pemerintah Daerah tersebut didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan porsi sebesar 99,39%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 hanya dapat terkumpul sebesar 1,9 M atau 0,9% dari target.
Dari sisi belanja negara, realisasi sampai dengan Triwulan I TA 2025 baru terealisasi sebesar Rp471,086 Milyar dari pagu 2,147 Triliun atau 21,94%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu mengalami kontraksi sebesar 15,13 %. Kontraksi belanja APBN Triwulan I Tahun 2025 di wilayah KPPN Kutacane terjadi pada Jenis Belanja Barang dan Modal Belanja Pemerintah Pusat serta Dana Desa pada Transfer ke Daerah. Belanja Pegawai mengalami pertumbuhan sebesar 12,50% disebabkan adanya penyaluran THR TA 2025 untuk ASN Pusat, P3K, dan juga PPNPN yang bertugas di wilayah kerja KPPN Kutacane.
Realisasi belanja pada APBN sampai dengan Triwulan I 2025 mengalami kontraksi yoy dikarenakan pada tahun 2025 sudah tidak ada penyelenggaraan Pemilu seperti tahun 2024 serta dampak dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah, dimana satker menunggu hasil revisi efisiensi dan mengurangi kegiatan yang bersifat seperti rapat-rapat/sosialisasi, perjalanan dinas, dan juga pengadaan ATK. Kegiatan dilakukan secara efisien dengan cara daring atau memanfaatkan teknologi informasi sehingga mengurangi kegiatan pertemuan secara fisik. Selain itu, Dana Desa TA 2025 tidak bisa disalurkan di awal tahun karena APBK Kabupaten Aceh Tenggara terlambat ditetapkan dan adanya keterlambatan penyiapan dokumen syarat salur Dana Desa oleh Pemerintah Daerah ke KPPN Kutacane.
Realisasi belanja APBK sampai dengan triwulan I TA 2025 baru terealisasi sebesar Rp244,51 Milyar atau 11,22%, hal ini mengalami kontraksi sebesar 31,74% yoy. Kontraksi realisasi belanja APBK terjadi karena keterlambatan penetapan APBK di Kabupaten Aceh Tenggara dan adanya kebijakan pencadangan dana Transfer ke Daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sehingga selama triwulan I TA 2025 Pemerintah Daerah menunggu implementasi kebijakan tersebut.
Dalam press release APBN tersebut juga disampaikan informasi terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues triwulan I 2025 sebesar 43,713 Milyar kepada 458 debitur dan Kredit Ultra Mikro sebesar 70 juta untuk 15 debitur. Penyaluran KUR pada triwulan I Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 23,92% dibandingkan triwulan I tahun lalu. Realisasi pembiayaan UMi mengalami kontraksi 97,46% pada Maret 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tak luput kondisi inflasi di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues minggu ketiga Maret 2025 juga dipotret pada saat press release, dimana berdasarkan Indeks Perubahan Harga (IPH) terjadi deflasi di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar -1,23% dengan komoditas yang memberi andil deflasi adalah Daging Ayam Ras, Beras, dan Cabe Merah, sedangkan di Kabupaten Gayo Lues terjadi deflasi sebesar -1,51% dengan komoditas cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras sebagai komoditas yang menyumbang deflasi. Hal ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana pada bulan puasa dan mendekati Hari Raya Idul Fitri biasanya terjadi inflasi. Dengan adanya deflasi berarti masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues diharapkan dapat terjaga daya belinya, bahkan bisa meningkat sehingga dapat membeli kebutuhan pokoknya untuk keperluan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2024 berdasarkan data PDRB dari BPS diinformasikan sebesar 3,59 dan untuk Kabupaten Gayo Lues sebesar 3,26. Sektor terbesar yang berkontribusi untuk PDRB di 2 kabupaten tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi diatas 40 persen, kemudian disusul sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, Kepala KPPN mengajak seluruh satker dan Pemda agar mempercepat dan mengoptimalkan realisasi APBN dan APBD secara proporsional jangan sampai penyerapan menumpuk diakhir tahun anggaran. APBN dan APBD yang direalisasikan di akhir tahun tidak dapat maksimal memberikan dampak bagi PDRB ditahun tersebut.
Agar kinerja APBN di triwulan II TA 2025 bisa lebih baik lagi, maka dalam kesempatan press release diminta seluruh satker Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerja KPPN Kutacane untuk melakukan langkah-langkah strategis antara lain :
- Peningkatan kualitas reviu anggaran dan melakukan optimalisasi revisi anggaran;
- Percepatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (PBJ) utk anggaran yg tidak terkena efisiensi;
- Akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
- Peningkatan kualitas belanja melalui efektifitas belanja dengan tetap memperhatikan efisiensi belanja (value for money);
- Tetap menjaga AkuntabilitasTataKelolaPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran.
- Untuk pemerintah daerah mitra kerja KPPN Kutacane diharapkan dapat segera mengajukan penyaluran Dana Desa serta melaksanakan proses lelang DAK Fisik untuk bidang yang tidak terkena pencadangan.
- Pemda disarankan dapat mengali potensi peningkatan PAD dan mengembangkan sektor lapangan yang berkontribusi besar pada PDRB.
Diharapkan langkah-langkah strategis tersebut dapat meningkatkan kinerja realisasi APBN TA 2025 di triwulan berikutnya sehingga dapat bermanfaat membantu mengerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues termasuk dapat berperan dalam membantu mengendalikan inflasi.
(Deni Haryono-Kepala KPPN Kutacane)
