Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto batal menghadiri undangan pemerintah Tiongkok untuk mengikuti parade militer pada 3 September 2025. Parade tersebut digelar dalam rangka peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua dan dijadwalkan dihadiri sekitar 26 kepala negara dari berbagai belahan dunia.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan gelombang demonstrasi yang tengah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menyusul kenaikan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta dan insiden tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang semakin memanas di lapangan. Beberapa aksi berujung ricuh dan bahkan anarkis, mengganggu stabilitas sosial.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memilih untuk memantau secara langsung dinamika dalam negeri dan mengambil langkah-langkah tepat dalam menanganinya. “Presiden ingin memimpin dan mencari solusi terbaik atas masalah yang dihadapi bangsa Indonesia,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Prabowo telah menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Tiongkok atas ketidakhadirannya. Meski demikian, Prasetyo menyebut bahwa Presiden juga menerima undangan lain, termasuk sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, namun keputusan terkait kehadiran di PBB masih belum diputuskan.
Keputusan ini menunjukkan prioritas pemerintahan saat ini untuk menenangkan situasi dalam negeri di tengah kritik publik dan tuntutan keadilan sosial yang mengemuka dari gelombang aksi massa. (*)
