Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut baik langkah tegas yang diambil pimpinan partai politik terhadap sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyampaikan pernyataan keliru.
Presiden menjelaskan, hasil pertemuan dengan pimpinan partai politik dan lembaga tinggi negara menyatakan para ketua umum sepakat mencabut keanggotaan kader bermasalah di DPR. Selain itu, mereka juga mendorong evaluasi sejumlah kebijakan parlemen, termasuk pencabutan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
“Para ketua umum partai politik telah mencabut keanggotaan kadernya di DPR yang melakukan kesalahan. DPR juga akan mencabut beberapa kebijakannya agar lebih berpihak pada rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Presiden, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab politik dalam merespons kekecewaan masyarakat terhadap sikap sebagian anggota legislatif. Ia menegaskan wakil rakyat harus peka terhadap kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.
Presiden juga meminta pimpinan DPR mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog secara langsung, sehingga aspirasi rakyat tersampaikan dengan baik. “Kami ingin memastikan suara rakyat didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. DPR harus selalu berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah menjaga hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai, namun memperingatkan agar unjuk rasa tidak disertai tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum. “Negara menghormati kebebasan berpendapat, tetapi jika ada perusakan fasilitas umum dan penjarahan, itu pelanggaran hukum. Aparat wajib melindungi masyarakat dan fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat,” jelasnya.
Presiden menutup pernyataannya dengan ajakan menjaga persatuan nasional. “Indonesia sedang bangkit. Mari kita bergotong royong memperbaiki kekurangan tanpa harus merusak persatuan bangsa,” tandasnya.
