Penyidik dan JPU Gelar FGD untuk Samakan Persepsi Terkait Kasus Korupsi Beasiswa

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 13 Juli 2023 - 21:31 WIB

50546 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh — Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggelar forum group discussion (FGD) untuk menyamakan persepsi terkait kasus korupsi beasiswa di Aula Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh, Rabu, 12 Juli 2023.

FGD itu bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penyidik dengan penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa yang dianggarkan melalui BPSDM Aceh pada tahun 2017.

Hal tersebut dikatakan Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy, dalam keterangannya di Polda Aceh, Kamis, 13 Juli 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Winardy menjelaskan, dalam FGD tersebut penyidik telah menghadirkan ahli-ahli untuk mencari solusi dan membuat terang atas perbedaan pemahaman dari JPU terkait penangan perkara korupsi beasiswa.

“Ada dua materi khusus yang dibahas dalam FGD itu, pertama tentang kualifikasi bantuan biaya pendidikan untuk keluarga miskin atau tidak mampu dalam perkara ini menjadi pertentangan dengan tujuan saat anggaran sebagaimana yang tercantum dalam DPA. Kedua, terkait perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP diragukan dengan adanya perbedaan tujuan anggaran untuk masyarakat Aceh dengan Pergub Aceh nomor 58 tahun 2017 dan Juknis Beasiswa Pemerintah Aceh serta dimasukannya jenjang D3,D4, dan Dokter Spesialis dalam perhitungan kerugian negara sebagai sumber atau akibat kerugian negara,” jelas Winardy.

Winardy juga menyampaikan beberapa poin penting hasil dati FGD tersebut, yaitu tidak ada pertentangan antara tujuan anggaran dalam DPA dengan pelaksanaan kegiatan dalam Pergub 58 Tahun 2017 dan Juknis karena tujuan anggaran hanya bersifat umum (nomenklatur) yang selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan tersebut dengan Pergub 58 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang mengatur secara umum dan rinci.

Baca Juga :  Demo Mahasiswa Berujung Ricuh, CERI: Kami Harap Pj Gubernur Aceh Segera Cabut Izin Tambang PT BMU

Kemudian, sambungnya, Pergub harus ditaati di dalam proses pelaksanaannya karena Gubernur selaku penanggug jawab memiliki kebijakan penuh dalam pengelolaan keuangan daerah berikut Juknis sebagai tata laksana kegiatan oleh BPSDM Aceh, sepanjang Pergub itu tidak pernah dibatalkan, maka tetap sah dan harus dilaksanakan.

Ketika pelaksanaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Oergub dan Juknis justru merupakan penyalahgunaan wewenang. Dengan tidak dilakukan pengujian terhadap keluarnya uang negara yang seharusnya tidak keluar merupakan penyebab kerugian keuangan negara.

Terus, selama uang negara tidak sesuai dengan tujuan dan pelaksanaannya maka terjadilah tindak pidana korupsi. Dalam pengujian keuangan wajib diperhatikan uji pagu dan Pergub 58 tahun 2017, Spek harga satuan serta tujuan hak dan kewajibannya.

Otoritas Parlementer, Presidientil, dan Ministry menjadi tunggak lahirnya DPA, artinya dalam kasus beasiswa bantuan biaya pendidikan tidak hanya berbicara miskin atau tidak miskin. Keluarnya uang negara yang tidak sesuai dengan peruntukkannya merupakan kerugian

keuangan negara. Dalam perkara tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp16,069 miliar, telah nyata, yakin, dan pasti.

Kemudian, proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Aceh adalah berdasarkan DPA, Pergub, dan Juknis tidak secara

langsung berdasarkan miskin/tidak miskin.

Dalam laporan auditor, ahli tidak pernah membuat narasi miskin atau tidak miskin, melainkan berasal dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu yang diterbitkan oleh keuchik atau nama lain mengetahui camat setempat, foto rumah atau tempat tinggal sesuai dengan alamat pada KTP dan melampirkan bukti

Baca Juga :  Pengurus Hmps-HTN UIN Ar-Raniry Periode 2023-2024 Resmi Dilantik

tagihan rekening listrik yang termuat dalam syarat umum dan khusus sehingga dinyatakan berhak atau tidak berhak.

Terkahir, lanjut Winardy, hasil FGD tersebut adalah jenjang pendidikan D3, D4, dan Dokter Spesialis berdasarkan keterangan ahli boleh dibayarkan, selagi memenuhi syarat umum dan khusus serta Juknis.

Dengan demikian, kata Winardy, hasil FGD tersebut menunjukan bahwa pendapat para ahli dengan hasil penyidikan sudah sinkron. Maka, JPU seharusnya sudah cukup bahan untuk mengajukan penuntutan dengan menyatakan berkas perkaranya sudah lengkap, apalagi sudah dua kali P19 dan semua yang diminta oleh JPU sudah dipenuhi penyidik.

“Rencana ke depan, penyidik akan berkonsultasi dengan Korsup KPK untuk melakukan supervisi kembali dan berkoordinasi dg tim JPU, sehingga berkas perkara tersebut bisa diajukan ke persidangan sesuai harapan masyarakat Aceh yang sudah menunggu lama akan kepastian hukum terhadap perkara ini,” demikian, harap Winardy.

FGD tersebut dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejati Aceh, penyidik Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh, staf tenaga ahli banggar DPRA, Kepala Biro Hukum Provinsi Aceh, perwakilan Inspektorat Aceh, Kabid Pendapatan BPKA Aceh, ahli auditor BPKP Perwakilan Aceh, perwakilan BPK RI, ahli kerugian keuangan negara, ahli tindak pidana korupsi, serta Kepala Bappeda sebagai tim TAPA Pemerintah Aceh.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jemaah Haji Aceh Dipulangkan Melalui Medinah Mulai Rabu 10 Juli 2024
Amiruddin Dinilai Gagal Memimpin Banda Aceh, Ini Faktanya
Begitu Baiknya Aminullah, Terlalu Kejamkah Amiruddin?
Kabid Propam Polda Aceh, Anggota Polri Jangan Coba-Coba Terlibat Judi Online: Ini Sanksinya
Indikasi Megakorupsi menjadi Salah Satu Penyebab Aceh Bertahan sebagai Juara Termiskin di Sumatera
Ternyata Aminullah-Zainal Bayar Puluhan Miliar Hutang Masa Mawardi-Illiza
PLN Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik Se-Kawasan Versi Fortune 500 Asia Tenggara
Dua Jemaah Haji Asal Aceh Meninggal Dunia di Arab Saudi, Total Jadi 7 Orang

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 21:11 WIB

Hari Bhakti Adhyaksa Bos Adam Depok Turunkan Lima Klas Ke Grastrack.

Sabtu, 22 Juni 2024 - 19:34 WIB

Disbudparpora Juara 1 Distanak Juara II Mobil Hias Malam Takbiran Pj Bupati Nagan Raya Beri Penghargaan.

Sabtu, 22 Juni 2024 - 19:27 WIB

PT BSP Peduli Pendidikan Berikan Bantuan Beasiswa Kepada Siswa Berprestasi

Kamis, 20 Juni 2024 - 15:49 WIB

Polres Nagan Raya Gelar Sertijab Tiga Kasat Satu Kapolsek. Ini Nama Namanya..?

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:14 WIB

Hindari Judi Online. Ini Pesan Polres Nagan Raya Untuk Para Siswa Dan Masyarakat

Selasa, 18 Juni 2024 - 01:41 WIB

Ribuan Masyarakat Antusias Ikut Pawai Takbir Idul Adha 1445.H Mengunakan Obor Meskipun Diguyur Hujan.

Senin, 17 Juni 2024 - 19:28 WIB

Satuan Brimob Batalyon C Pelopor Sembelih 5 Ekor Sapi Qurban.

Jumat, 14 Juni 2024 - 23:31 WIB

Menjelang Lebaran Puluhan Masyarakat Desa Kuta Sayeh Tersenyum Pemdes Salurkan BLT -DD

Berita Terbaru

GAYO LUES

Tangis Pilu Mutiara Sari Ditinggal Suaminya Lamsah Budin

Sabtu, 22 Jun 2024 - 23:08 WIB