Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan kecaman keras atas tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Muhammad Reza. Insiden tersebut terjadi dalam kunjungan mendadak yang dilakukan Wakil Bupati ke lokasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di desa tersebut.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak menoleransi segala bentuk kekerasan terhadap petugas pelaksana di lapangan. Ia menyebut, kekerasan fisik maupun verbal adalah bentuk pelanggaran nilai kemanusiaan yang membahayakan semangat kolaboratif di balik Program MBG.
“Program Makan Bergizi Gratis dijalankan dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong. Petugas SPPG bekerja di lapangan dengan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk teknis. Kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap mereka adalah tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan profesionalisme,” ujar Sony, Kamis (30/10), seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut informasi yang disampaikan BGN, peristiwa terjadi saat Wakil Bupati Hasan Basri melakukan kunjungan ke unit pelayanan SPPG Desa Sagoe tanpa pemberitahuan resmi. Alih-alih melakukan pembinaan, kunjungan tersebut justru berubah menjadi ajang konfrontatif. Dalam laporan yang diterima dari internal BGN, Hasan Basri diduga membentak para petugas dan relawan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Kepala SPPG Muhammad Reza, yang saat itu tengah memantau proses distribusi makanan bergizi.
Situasi sempat tegang dan baru mereda setelah insiden tersebut dilerai oleh asisten pribadi Wakil Bupati. Muhammad Reza dan sejumlah relawan kemudian melaporkan kejadian ini secara resmi kepada Bupati Pidie Jaya. Dalam tanggapannya, Bupati menyarankan agar pihak SPPG menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan secara fisik dan moral.
Menindaklanjuti peristiwa ini, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN telah mengirimkan laporan khusus kepada aparat terkait pada tanggal 30 Oktober 2025. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengarahkan tim pendamping hukum dan psikososial untuk memberikan dukungan kepada korban.
“Seluruh petugas MBG di lapangan wajib mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan moral, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kami akan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan dan tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja,” ujar Nanik.
Meski kejadian tersebut menimbulkan keresahan di tengah pelaksana program, BGN menegaskan bahwa kegiatan pelayanan MBG di Desa Sagoe tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah pusat, melalui sejumlah koordinasi lintas sektor, terus memberikan dukungan guna menjamin keberlangsungan program strategis nasional ini.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan prioritas nasional yang bertujuan memastikan kebutuhan nutrisi anak-anak terpenuhi dengan baik, terutama di wilayah pelosok dan rentan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para relawan di lapangan. Karena itu, BGN menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas intimidasi bagi seluruh petugas yang mengabdi.
“Penganiayaan ini adalah alarm bagi kita semua bahwa perlindungan petugas tidak bisa ditawar. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Sony. BGN pun menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan daerah agar turut menjaga integritas dan pelaksanaan program di wilayah masing-masing, sekaligus menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap petugas pelayanan publik. (*)
