BANDA ACEH | Pemerintah Provinsi Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor menyusul belum pulihnya sejumlah wilayah terdampak serta tingginya potensi bencana susulan akibat cuaca ekstrem yang masih melanda kawasan tersebut. Perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi ini akan berlaku selama 14 hari ke depan, mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026.
Perpanjangan ini merupakan yang ketiga kalinya sejak banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam rapat koordinasi secara virtual yang digelar di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026). Dalam pernyataannya, Mualem menegaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat adalah langkah penting dan strategis dalam menjawab tantangan penanganan bencana yang masih berlangsung di Tanah Rencong.
Perpanjangan ini didasarkan atas hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta merujuk pada surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2026 mengenai dukungan terhadap prolongasi status tanggap darurat di Aceh. Gubernur menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, termasuk distribusi korban terdampak, tingkat kerusakan wilayah, hingga keterbatasan produksi logistik yang masih terjadi di berbagai kabupaten dan kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mualem, ada sejumlah daerah yang masih terisolasi dan sulit dijangkau akibat kerusakan akses jalan dan jembatan. Ia menyebutkan, percepatan layanan publik serta penanganan administrasi pemerintahan menjadi hal yang sangat mendesak di tengah keterbatasan tersebut. Pemerintah daerah dipastikan akan terus memaksimalkan upaya percepatan penanganan, mulai dari evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, hingga pembersihan lingkungan yang terdampak bencana.
Gubernur juga menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang rusak, agar konektivitas antardaerah dan pemulihan aktivitas masyarakat dapat segera berlangsung secara normal. Ia telah menginstruksikan kepada seluruh instansi terkait untuk bergerak cepat dalam pelaksanaan perbaikan tersebut, sekaligus menjangkau gampong-gampong yang hingga kini masih mengalami hambatan akses akibat tertutup longsor atau rusaknya jalur transportasi.
Dalam upaya jangka menengah dan panjang, pemerintah daerah juga didorong untuk segera menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini menjadi dasar perencanaan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak secara berkelanjutan dan berketahanan. Gubernur meminta agar seluruh bupati dan wali kota menyelesaikan dokumen R3P paling lambat pada pekan ketiga Januari 2026, sebagai bagian dari sinkronisasi program pemulihan yang lebih terarah.
Langkah-langkah konkret juga terus dilakukan di wilayah dengan dampak terparah, termasuk Kabupaten Gayo Lues, yang diketahui mengalami kerusakan cukup signifikan akibat banjir bandang dan longsor. Dua puluh desa di kawasan tersebut telah direlokasi ke tempat yang lebih aman. Salah satu desa yang rusak parah adalah Desa Pepelah di Kecamatan Pining. Permukiman warga di desa tersebut dinilai tidak lagi layak huni karena kondisi geografisnya dikelilingi pegunungan dan dibelah aliran sungai yang rawan meluap saat hujan deras.
Seluruh warga Desa Pepelah kini telah mengungsi ke badan jalan di dataran yang lebih tinggi. Mereka menempati tempat penampungan sementara sambil menunggu kejelasan relokasi pemukiman ke lokasi yang lebih aman secara permanen. Pemerintah daerah tengah mengkaji berbagai opsi lokasi relokasi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ketersediaan lahan, dan potensi pengembangan pemukiman baru.
Pemerintah Provinsi Aceh juga terus mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten dan kota, TNI/Polri, relawan kemanusiaan, pelaku dunia usaha, hingga masyarakat sipil untuk terus bergotong royong menyukseskan pemulihan Aceh. Partisipasi lintas sektor dianggap sangat penting untuk mempercepat normalisasi kehidupan warga yang terganggu akibat bencana.
Gubernur turut menyampaikan empati dan dukungan penuh kepada seluruh warga yang terdampak, serta memastikan bahwa negara selalu hadir melalui berbagai bentuk intervensi kebencanaan, baik dalam tahap tanggap darurat maupun rekonstruksi. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja keras dan terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang dilanda kesulitan.
Melalui perpanjangan ketiga status tanggap darurat ini, Pemerintah Provinsi Aceh berharap proses pemulihan dapat dilakukan secara cepat, merata, dan terkoordinasi, serta menjamin keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat pascabencana. Pemerintah optimistis bahwa dengan kerja sama semua pihak, Aceh akan mampu bangkit kembali dari musibah yang melanda. (*)
