JAKARTA : PDI Perjuangan secara resmi membacakan naskah Rekomendasi Eksternal dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.
Mewakili Partai, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Jamaluddin Idham memaparkan landasan politik partai yang kini berfokus pada upaya menjawab berbagai persoalan fundamental bangsa melalui identifikasi delapan tantangan utama yang tengah dihadapi Indonesia.
Jamaluddin menegaskan bahwa sikap politik PDI Perjuangan berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945, di mana politik dipandu oleh ide, imajinasi, etika, serta cita-cita Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya yang diamanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik, PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu adalah kebenaran ideologis Pancasila; kebenaran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada Rakyat,” kata Jamaluddin saat membacakan rekomendasi Rakernas, Senin (12/1/2026).
Jamaluddin kemudian menjelaskan bahwa PDI Perjuangan menyadari tantangan masa depan tidak mudah karena setidaknya ada delapan tantangan utama yang saling berkelindan.
Tantangan tersebut diawali dengan krisis keteladanan bernegara akibat penyelewengan etika dan tata perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bencana dan malapetaka ekologis sebagai dampak dari kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan yang tidak terkendali, hingga industrialisasi ekonomi ekstraktif.
Tantangan berikutnya yang disoroti adalah robohnya supremasi hukum yang mengakibatkan hukum kehilangan ruh kemanusiaan yang beradab, serta persoalan ekonomi sistemik yang mencakup keterbatasan fiskal, penumpukan hutang luar negeri, korupsi, hingga de-industrialisasi yang memicu pengangguran dan kemiskinan.
PDI Perjuangan juga memberikan catatan keras terhadap bekerjanya otoritarian populis yang membungkam suara kritis, mengabaikan mekanisme check and balances, serta melakukan penyalahgunaan kekuasaan negara atau abuse of power.
Lebih lanjut, Jamaluddin menyebutkan adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai poin terakhir, tantangan datang dari pertarungan geopolitik global yang membangkitkan kembali neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme.
Seluruh persoalan ini dijawab melalui tema Rakernas “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya”, yang menekankan keyakinan bahwa kebenaran pasti menang. ( * )
