Ombudsman RI Temukan Dugaan Maladministrasi di IKN Nusantara

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 8 Oktober 2023 - 02:36 WIB

50236 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya mengatakan, lembaganya telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait pelayanan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hasilnya Ombudsman menemukan penghentian layanan pertanahan pada layanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah.Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian implementasi dan tumpang tindih regulasi yang menyebabkan keragu-raguan petugas di tingkat kabupaten hingga desa. Akibatnya, layanan kepada masyarakat terkait pengajuan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah menjadi terganggu.

“Kesimpulannya memang terbukti terjadinya maladministrasi pada penerbitan surat keterangan atas kepenguasaan dan kepemilikan tanah di dalam dan di luar delineasi IKN yang dilakukan Pemerintah Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara,” jelas Dadan di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Dadan menjelaskan Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR tahun 2022 memang menyebutkan pembatasan penerbitan hak atas tanah. Namun, dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN, disebutkan tanah yang belum terdaftar dapat didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, kata Dadan, masih ada keragu-raguan dalam praktik pelayanan terkait pertanahan di IKN.

Ombudsman Minta Cabut Surat Edaran Bermasalah

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian ATR/BPN mencabut Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN tentang Pembatasan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di Wilayah IKN. Ombudsman juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi dan verifikasi faktual terhadap permohonan penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah.

“Kepada Kepala Otoritas IKN agar melakukan penyesuaian wilayah delineasi IKN agar meliputi seluruh bagian desa secara utuh, tidak hanya sebagian atau memotong wilayah desa tertentu,” tambahnya.

Ombudsman RI memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk para pihak melaksanakan Tindakan Korektif sejak diterimanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ombudsman akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya.

Pejabat IKN Siap Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Direktur Pengawasan dan Audit Internal Badan Otorita IKN, Agung Dodit mengatakan, telah menerima laporan dari Ombudsman. Menurutnya, pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman.

Baca Juga :  Kendalikan Harga Beras, Pemda Diminta Lakukan Operasi Pasar

“Kami segera selesaikan peraturan di IKN yang sedang dalam proses penyelesaian,” tutur Agung Dodit.

Pemkab Kutai Kertanegara Apresiasi Kerja Ombudsman

Sementara Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kertanegara, Totok Heru Subroto, mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman atas laporan ini. Sebab, menurutnya, pemerintah kabupaten juga menemukan persoalan yang sama yaitu keragu-raguan dalam memberikan pelayanan. Pemkab Kutai Kertanegara berharap laporan ini bisa membuat persoalan di lapangan menjadi lebih jelas dan pelayanan masyarakat dapat dilakukan kembali.

“Kami juga sudah lakukan rapat-rapat internal, hasilnya hampir sama. Salah satunya kami sudah siapkan Surat Edaran dari Bupati kepada jajaran camat dan desa untuk melakukan perbaikan dan pelayanan khususnya yang di luar delineasi IKN,” jelas Totok.

Totok berharap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat menjadi bahan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga pelayanan publik di IKN bisa kembali seperti biasa. [sm/em]/VOA

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online
PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat
Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti
MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 00:37 WIB

ICMI mendukung Kebijakan Penjabat Gubernur Aceh

Sabtu, 20 April 2024 - 22:02 WIB

Ketua Cabang SEMMI Aceh nyatakan sikap tegak lurus dengan Syarikat Islam

Sabtu, 20 April 2024 - 01:08 WIB

Sinergi PLN UID Aceh dan Universitas Syiah Kuala, Siap Dukung Impementasi Kampus Merdeka

Jumat, 19 April 2024 - 22:58 WIB

Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Drs. Armia Fahmi, M.H. Pimpinan Penandatanganan Pakta Integritas dan Sumpah dalam Rekrutmen anggota Polri

Jumat, 19 April 2024 - 01:39 WIB

ICMI Aceh Jajaki Kerjasama dengan Bank Aceh

Jumat, 19 April 2024 - 01:12 WIB

Wakapolda Aceh Buka Kegiatan Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri dan PPNS

Kamis, 18 April 2024 - 16:36 WIB

BPK-P Aceh dan APH Diminta Usut Dugaan Mark Up Anggaran Dana Pada Sekolah (SUPM) Ladong

Selasa, 16 April 2024 - 22:56 WIB

Ini Catatan selama Mudik dan Arus Balik di Provinsi Aceh

Berita Terbaru

GAYO LUES

Diaspora Gayo Luar Negeri Gelar Temu Ramah

Senin, 22 Apr 2024 - 03:34 WIB

ACEH TENGGARA

Letkol Czi Arya Murdyatoro S.T. Jabat Dandim 0108 Agara Baru

Senin, 22 Apr 2024 - 03:31 WIB