JAKARTA | Pemerintah sedang menyiapkan lelang 75 wilayah kerja minyak dan gas (migas) baru yang tersebar di berbagai daerah. Langkah ini ditempuh demi mengejar target produksi minyak nasional atau lifting yang belakangan terus menurun.
“Ada 75 wilayah kerja baru yang akan dilelang,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara ‘Investor Daily Summit 2025: New Economic Order’ di JICC, Kamis (9/10).
Bahlil mengatakan, pelelangan ini jadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendongkrak kembali angka lifting migas yang sempat anjlok jauh dibanding masa-masa awal reformasi.
“Lifting migas kita dulu bisa 1,5 sampai 1,6 juta barrel per hari. Sekarang tinggal 580 ribu barrel per day dari target 600 sampai 605 ribu (barrel per day di 2024),” bebernya.
Untuk 2025 sendiri, pemerintah menargetkan lifting di angka 605 ribu barrel per day. Bahlil mengklaim target tersebut masih sangat memungkinkan dicapai mengingat perintah tegas sudah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi.
“Karena sudah masuk bulan Oktober, perintah Bapak Presiden jelas, Insyaallah lifting 2025 akan tercapai,” tegasnya.
Bahlil menyebut ada tiga strategi utama yang akan dilakukan pemerintah untuk menggenjot lifting migas. Pertama, mengoptimalkan sumur yang ada dengan teknologi mutakhir agar produksinya bisa ditingkatkan. Kedua, segera mengeksekusi wilayah kerja migas yang sudah masuk tahap Plan of Development (POD).
“Ada lebih dari 300 wilayah kerja yang POD-nya sudah ada. Ini tinggal ‘gas’, tinggal eksekusi,” tambah dia.
Strategi ketiga, lanjutnya, mendorong pemanfaatan sumur-sumur idle yang selama ini tidak berproduksi. Pemerintah bakal memfasilitasi kerja sama dengan investor domestik maupun asing untuk menghidupkan kembali potensi cadangan lama.
“Kita dorong perusahaan-perusahaan yang punya teknologi dan modal untuk bisa eksplorasi bareng, baik dengan Pertamina atau swasta lainnya,” jelas Bahlil.
Dengan kombinasi lelang wilayah kerja baru dan optimalisasi proyek yang sudah berjalan, Bahlil optimistis produksi migas RI bisa naik dan ketergantungan impor BBM bisa ditekan dalam jangka panjang.
