slot preparation.lsrs.lu https://turistskola.edu.rs/

Menteri ATR/Kepala BPN Tetapkan Standar Waktu Layanan untuk Pengukuran Tanah dan Peralihan Hak

Redaksi

- Redaksi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 14:27 WIB

50426 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menetapkan percepatan standar waktu pelayanan sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan. Kebijakan tersebut salah satunya dilakukan dengan penerapan sistem Pengukuran Terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan yang dimulai pada 17 Agustus 2026 mendatang.

“Nanti masa tunggu pengukurannya maksimal tujuh hari. Ada kepastian kapan diukurnya, jangan sampai tidak ada kepastian. Gunakan pendekatan _first in, first out_, yang datang duluan diukur duluan dan masa tunggunya tujuh hari,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (31/07/2026).

Dengan sistem Pengukuran Terjadwal, masyarakat yang mendaftarkan permohonan di Kantor Pertanahan akan memperoleh jadwal pelayanan pengukuran dengan masa tunggu paling lama 7 (tujuh) hari. Durasi penyelesaian pekerjaan setelah pengukuran maksimal 5 (lima) hari hingga menghasilkan Peta Bidang
Tanah (PBT). Sejak permohonan diajukan hingga PBT diterbitkan, total waktu pelayanan maksimal adalah 12 hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan begitu, alur pelayanan menjadi lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian untuk masyarakat. Bagi yang membutuhkan waktu penyelesaian pengukuran lebih cepat, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan layanan premium dengan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.

Transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak hanya dalam sistem pengukuran. Standar waktu penyelesaian layanan Peralihan Hak juga dipercepat. Menteri Nusron menetapkan target penyelesaian Peralihan Hak rampung dalam 10 hari kerja, yang dimulai terhitung setelah proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Layanan Peralihan Hak diproyeksikan berjalan mulai dari verifikasi BPHTB selesai dalam 3 hari, proses pembuatan akta jual beli oleh PPAT selesai dalam 2 hari, serta tahap pemenuhan seluruh persyaratan sekaligus pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) dan PNBP oleh pemohon dalam 5 hari.

Menteri Nusron mengatakan, apabila masyarakat mendapati kendala dalam proses verifikasi BPHTB, Kementerian ATR/BPN akan mendorong proses tersebut dengan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri. “Kalau pemerintah daerah lama, kita akan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR/Kepala BPN,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia menginstruksikan setelah Surat Edaran ditandatangani, seluruh Kantor Pertanahan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mempercepat verifikasi BPHTB sekaligus mengintegrasikan data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

Di hadapan jajaran Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, Menteri Nusron mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan bergantung pada komitmen seluruh jajaran. “Bapak/Ibu sekalian, transformasi layanan menjadi nomor satu dan kata kuncinya hanya satu, yaitu permudah layanan buat masyarakat. Jangan dipersulit. Sekali lagi, permudah layanan,” tegas Menteri Nusron.

Pada kegiatan pembinaan ini, turut hadir Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto beserta jajaran; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Sepyo Achanto dan jajaran. (*)

Berita Terkait

Penyadapan Presiden dan Hukum yang Berhenti di Tengah Jalan
Tulu Genab, Opat Ganjil Ketika Salah Penempatan Dapat Mengubah Yang Benar Menjadi Salah
Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan
Usai Muswil RAPI Aceh Barat, Ketua RAPI Aceh dan Rombongan Sambangi Nagan Raya, Pererat Silaturahmi dan Solidaritas Organisasi
Membanggakan! Poltekkes Kemenkes Aceh Raih Juara II Syarhil Qur’an Tingkat Nasional, Putri Ketua RAPI Nagan Raya Turut Mengharumkan Nama Aceh
Lewat Senam Pagi dan Diskusi Hukum, Kejari Nagan Raya Pererat Sinergi Antarinstansi
Enam Kepala Madrasah di Nagan Raya Dirotasi dan Dipromosikan, Ini Daftar Pejabat yang Mendapat Amanah Baru
Sukses Sambut Presiden Prabowo, RAPI Nagan Raya Apresiasi Semangat Nasionalisme Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 01:55 WIB

Berani Jujur Hancur: Fahd Arafiq Bongkar Dugaan Intervensi dan Pencabutan Hak Berobat di Internal KPK

Minggu, 15 November 2026 - 22:53 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa Dikaitkan dengan Tambang Emas, Fakta Hukum dan Lokasi Bicara Lain

Minggu, 15 November 2026 - 22:50 WIB

Tiga Rakit Dompeng PETI di Tebo Dimusnahkan, Polisi Buru Pemilik Peralatan

Minggu, 15 November 2026 - 22:45 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Picu Polemik, Warga Curiga Ada Kepentingan Tambang Emas di Ujung Kulon

Minggu, 15 November 2026 - 20:26 WIB

BKN Buka Pembuatan Akun SSCASN, Pendaftaran CPNS 2026 Ditargetkan Pekan Keempat November

Minggu, 15 November 2026 - 19:36 WIB

Prabowo Bongkar Tambang Emas Ilegal Rp15 Triliun, Negara Dirampok Delapan Tahun Tanpa Tersentuh

Sabtu, 14 November 2026 - 22:49 WIB

Kampung Nelayan Merah Putih Bukan Program Bedah Rumah, Pemerintah Bangun Fasilitas Perikanan Sesuai Kebutuhan Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 20:47 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Berita Terbaru