Ruas jalan nasional yang menjadi satu-satunya akses utama penghubung Blangkejeren dengan Kutacane itu saat ini sedang dalam tahap penanganan oleh kontraktor PT HK. Pekerjaan difokuskan pada badan jalan dan tebing yang sebelumnya rusak dan tergerus material longsor akibat banjir. Untuk memberi ruang bagi alat berat dan pekerjaan konstruksi, hanya satu lajur yang dibuka secara bergantian sehingga arus lalu lintas dikendalikan dengan sistem buka-tutup.
Sejumlah warga dan pengguna jalan mengeluhkan lamanya waktu tunggu serta ketiadaan informasi yang jelas mengenai jadwal buka-tutup. Mereka menyebut antrean kendaraan dibiarkan menumpuk dalam waktu cukup lama di kedua arah tanpa pemberitahuan pasti kapan giliran lewat. Dalam foto yang beredar, tampak deretan mobil pribadi, pikap pengangkut barang, dan kendaraan lain berhenti memanjang di jalan tanah berdebu, sementara di kejauhan terlihat area kerja yang ditandai terpal biru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut keluhan warga, pengaturan lalu lintas di lapangan belum berjalan optimal. Sopir di bagian belakang antrean kerap tidak mengetahui kondisi di depan karena tidak ada papan informasi maupun petugas yang aktif memberi penjelasan hingga ke barisan paling belakang. Situasi ini dinilai berisiko, terutama bila ada kendaraan darurat yang harus segera melintas membawa pasien atau kebutuhan mendesak lainnya.
Jalan nasional Blangkejeren–Kutacane memiliki peran vital sebagai jalur logistik dan mobilitas warga antara Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Kerusakan akibat banjir hidrometeorologi tahun lalu membuat beberapa titik rawan longsor dan ambles, termasuk di kawasan Tetumpun Pungke. Perbaikan permanen yang kini dikerjakan PT HK diharapkan dapat memulihkan fungsi jalan secara penuh dan lebih aman, terutama pada musim hujan.
Warga pada prinsipnya mendukung upaya perbaikan tersebut, namun mereka berharap pelaksanaan di lapangan lebih tertib. Pengguna jalan meminta adanya manajemen lalu lintas yang lebih jelas, seperti penetapan interval waktu buka-tutup yang terjadwal, penempatan petugas di titik antrean terjauh, serta penyampaian informasi sebelumnya kepada masyarakat. Dengan begitu, pekerjaan konstruksi tetap bisa berjalan, sementara gangguan terhadap aktivitas harian warga dapat diminimalkan. (Red)
