Menkomdigi: PWI Dibutuhkan Bangsa di Tengah Tantangan Digital

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 5 Oktober 2025 - 04:09 WIB

50245 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surakarta | Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) semakin relevan dan dibutuhkan, tidak hanya oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

Menurut Meutya, situasi perusahaan pers yang semakin sulit bertahan di tengah gempuran era digital dan arus informasi yang tak terbendung menjadi tantangan tersendiri. Dalam situasi ini, peran organisasi profesi seperti PWI menjadi semakin penting.

Digitalisasi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan, menurutnya, membuat masyarakat makin sulit membedakan antara informasi yang benar dan hoaks. Karena itu, ia menekankan pentingnya media yang berpegang pada etika jurnalistik.

“Kami dari pemerintah selalu menyampaikan di berbagai forum, mari kembali bersandar pada karya jurnalistik yang patuh pada etika. Itu terdapat pada media konvensional yang selama ini menjaga bangsa kita sejak awal berdiri hingga sekarang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meski media sosial berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, media konvensional tetap memiliki peran penting yang tak tergantikan. Meutya juga mengingatkan pentingnya menggabungkan kekuatan antara media sosial dan media arus utama demi menjaga keutuhan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepada para insan pers, Meutya mengajak untuk meneladani semangat para pendahulu yang telah memberitakan perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut tidak dimiliki oleh media sosial sehingga media konvensional tetap memiliki keunggulan historis dan kredibilitas yang perlu dijaga.

Dalam sambutannya, Meutya juga menyinggung soal regulasi untuk memperkuat ekosistem media nasional, termasuk terkait Peraturan Presiden tentang Hak Penerbit (Publisher Rights). Ia menyebut, inisiatif ini telah digodok sejak masa pemerintahan sebelumnya dan kini mulai dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

Ia menyebut, salah satu platform digital besar, Google, telah sepakat untuk mendukung ekosistem media yang ada, termasuk memberikan kompensasi atas setiap pemanfaatan produk jurnalistik yang diambil dari media resmi. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang kuat antara platform digital dan media lokal.

Terkait pengukuhan pengurus pusat PWI, Meutya berharap ini menjadi momentum kebangkitan baru bagi organisasi, bukan sekadar seremoni. PWI diharapkan mampu menjadi rumah aman sekaligus produktif bagi para anggotanya untuk terus menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel, independen, dan berintegritas.

Ia juga menegaskan perlunya sinergi antara PWI daerah dengan pemerintah daerah, guna memperkuat kolaborasi antara media dan pemangku kepentingan daerah.

“Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media nasional. Kami akan terus dorong agar komunikasi antara pengurus PWI di daerah dengan pemda berjalan baik,” katanya. (*)

Berita Terkait

KPK Tegaskan Korupsi di Daerah Masih Dominan, Dorong Penguatan Integritas Kepala Daerah
Menkes Tegaskan Rumah Sakit Wajib Layani Pasien Tanpa KTP Jika Kondisi Gawat Darurat
MK Terima Pencabutan Permohonan Uji Materi Pasal Pengunduran Diri Anggota Legislatif untuk Maju Pilkada
MK Nyatakan Permohonan Uji Materi Pajak Pesangon dan Pensiun Tidak Dapat Diterima
MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Kapolri, Tegaskan Polri Bukan Bagian Kabinet
MK Tolak Gugatan Uji Materi Syarat Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah
Mahkamah Konstitusi Tegaskan Anggota Polri Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil
MK Tegaskan Batasan Penggunaan Jangka Waktu Hak Atas Tanah di IKN Harus Bertahap dan Sesuai Evaluasi

Berita Terkait

Jumat, 14 November 2025 - 03:26 WIB

KPK Tegaskan Korupsi di Daerah Masih Dominan, Dorong Penguatan Integritas Kepala Daerah

Jumat, 14 November 2025 - 03:23 WIB

Menkes Tegaskan Rumah Sakit Wajib Layani Pasien Tanpa KTP Jika Kondisi Gawat Darurat

Jumat, 14 November 2025 - 03:14 WIB

MK Nyatakan Permohonan Uji Materi Pajak Pesangon dan Pensiun Tidak Dapat Diterima

Jumat, 14 November 2025 - 03:12 WIB

MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Kapolri, Tegaskan Polri Bukan Bagian Kabinet

Jumat, 14 November 2025 - 03:09 WIB

MK Tolak Gugatan Uji Materi Syarat Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah

Jumat, 14 November 2025 - 03:06 WIB

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Anggota Polri Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil

Jumat, 14 November 2025 - 03:03 WIB

MK Tegaskan Batasan Penggunaan Jangka Waktu Hak Atas Tanah di IKN Harus Bertahap dan Sesuai Evaluasi

Jumat, 14 November 2025 - 02:59 WIB

MK Tolak Permohonan Pembatasan Masa Jabatan Kapolri

Berita Terbaru