slot preparation.lsrs.lu

Mahfud MD Sebutkan Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah Layak Dihukum Mati

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 12 Juli 2026 - 21:05 WIB

50234 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait penetapan mantan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi. Mahfud menilai Febrie layak diberikan hukuman pidana paling berat, yakni hukuman mati.

Pernyataan Mahfud disampaikan dalam sebuah podcast yang diunggah pada kanal YouTube resmi Mahfud MD pada Sabtu, 11 Juli 2026. Menurut Mahfud, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga memerlukan hukuman khusus yang tegas, bukan hanya hukuman pidana biasa.

Mahfud menjelaskan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru tidak lagi mengatur hukuman mati sebagai pidana pokok, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih membuka kemungkinan penerapan hukuman mati dalam kondisi tertentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hukuman mati dapat dijatuhkan ketika tindak pidana korupsi dilakukan dalam situasi khusus, seperti saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi, krisis moneter, atau apabila pelaku merupakan residivis korupsi. Mahfud menekankan bahwa kasus yang menimpa Febrie termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa tersebut.

Menurut Mahfud, Febrie adalah sosok yang melakukan kejahatan yang sangat berat, sehingga jika hukuman mati tidak dapat diterapkan, opsi hukuman seumur hidup menjadi pilihan berikutnya. “Menurut saya, hukumannya maksimal dengan pidana khusus, yaitu pidana mati. Kejahatannya luar biasa, ini si Febrie Adriansyah,” ucap Mahfud dalam podcast tersebut.

Pernyataan mantan Menkopolhukam ini memberikan gambaran kerasnya sikap publik dan aparat terkait pemberantasan korupsi, terutama pada oknum yang semestinya menjadi penegak hukum. Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah juga menjadi sorotan tentang bagaimana hukum dapat ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu untuk menekan praktik korupsi di Indonesia.

Sampai saat ini, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih berlanjut, dan masyarakat menunggu perkembangan penanganan kasus yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, terutama di kalangan penegak hukum. (*)

Berita Terkait

Potensi Pemeriksaan Jokowi dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Ujian Integritas Penegak Hukum
Menko Polkam Dudung Abdurachman Pastikan Stabilitas Nasional Tetap Aman di Tengah Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Jakarta Siaga 1, Dokumen Mobilisasi 20.980 Prajurit TNI AL ke Ibu Kota Beredar di Tengah Skandal Penyadapan Presiden
Istana Tegaskan Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Masuk Kategori Makar
Aksi Penurunan Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Sejumlah Lokasi
Foto Wapres Gibran Diturunkan Massa di DPRD Yogyakarta
SBY Kritik Keras Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo dan Minta Politik Berkeadaban Dihidupkan Kembali
Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan Khusus Sidang Kasus Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 23:03 WIB

Potensi Pemeriksaan Jokowi dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Ujian Integritas Penegak Hukum

Rabu, 4 November 2026 - 22:55 WIB

Menko Polkam Dudung Abdurachman Pastikan Stabilitas Nasional Tetap Aman di Tengah Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 22:37 WIB

Jakarta Siaga 1, Dokumen Mobilisasi 20.980 Prajurit TNI AL ke Ibu Kota Beredar di Tengah Skandal Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 19:28 WIB

Aksi Penurunan Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Sejumlah Lokasi

Rabu, 4 November 2026 - 19:19 WIB

Foto Wapres Gibran Diturunkan Massa di DPRD Yogyakarta

Rabu, 4 November 2026 - 19:08 WIB

SBY Kritik Keras Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo dan Minta Politik Berkeadaban Dihidupkan Kembali

Rabu, 4 November 2026 - 18:54 WIB

Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan Khusus Sidang Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 4 November 2026 - 18:48 WIB

Skandal Penyadapan Ilegal Guncang Institusi Kepolisian

Berita Terbaru