slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun, Anak-anak Diikat hingga Ditenggelamkan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 05:00 WIB

5065 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

YOGYAKARTA | Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak yang mengguncang Yogyakarta. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan di ruang sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Anita terbukti bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin. Terdakwa juga dinyatakan bersalah turut serta menempatkan serta membiarkan anak dalam perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, kata majelis hakim dalam amar putusannya.

Selain pidana penjara, Anita juga divonis denda sebesar Rp510 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila dia tidak dapat membayar denda, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutup biaya denda. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider kurungan 170 hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus kekerasan dan penelantaran anak ini mencuat ke publik pada April 2026 setelah polisi menggerebek satu lokasi penitipan anak di Sorosutan, Yogyakarta. Penggerebekan itu terjadi setelah orang tua anak-anak yang menjadi korban dan mantan karyawan daycare tersebut melaporkannya ke kepolisian setempat. Laporan itu membuka tabir praktik pengasuhan yang selama bertahun-tahun berlangsung di balik pintu tertutup, tempat orang tua dilarang masuk ke dalam area daycare.

Vonis terhadap Anita merupakan bagian dari rangkaian perkara besar yang melibatkan 13 terdakwa. Pengadilan Negeri Yogyakarta menggelar sidang perdana kasus Daycare Little Aresha pada 18 Agustus 2026 dengan menghadirkan 13 terdakwa. Sidang yang diketuai Hakim Sunaryanto itu digelar dalam tiga berkas perkara karena para terdakwa memiliki peran yang berbeda. Sidang pertama menghadirkan 11 terdakwa pengasuh, sidang kedua menghadirkan kepala sekolah Anita Palupi Indahsari, dan sidang ketiga menghadirkan ketua yayasan Diyah Kusumastuti.

Dalam sidang sebelumnya, sebanyak 11 pengasuh daycare Little Aresha divonis dua hingga tiga tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam amar putusannya pada Rabu, 28 Oktober 2026, menyatakan seluruh terdakwa terbukti bersalah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum.

Vonis pidana penjara bagi 11 pengasuh itu bervariasi, dengan mempertimbangkan peran serta masa kerja masing-masing terdakwa. Terdakwa Sri Rejeki dijatuhi hukuman tertinggi yakni tiga tahun pidana penjara. Lalu terdakwa Heny Purwaningsih, Sri Rukmini, Zikrul Aqidah, Dwi Maryati Asmarita, Listiarini, serta Nur Fatimatu Zahroh divonis 2,5 tahun penjara. Adapun terdakwa Devina Riadi, Evi Nurvita Sari, Dinar Olivia Susan, dan Fitri Nurhidayah dihukum dua tahun penjara. Selain hukuman kurungan, para terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp60 juta setiap orang. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni lima tahun penjara. Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak membebankan hukuman restitusi kepada 11 pengasuh, dengan alasan para terdakwa berstatus sebagai karyawan biasa yang menerima gaji bulanan dari Ketua Yayasan Little Aresha, Diyah Kusumastuti, dengan upah bernominal kecil yang kerap dipotong jika melakukan kesalahan dan menjadi tulang punggung keluarga.

Sebagian keluarga korban menilai putusan bagi 11 pengasuh itu tidak sepadan dengan dampak traumatik bagi anak-anaknya. Salah satu orang tua korban, Imedia Dwi Anjani, menganggap hukuman dua hingga tiga tahun masih jauh dari harapannya. Seharusnya setidaknya dua pertiga dari tuntutan hukumannya, paling tidak 3,5 tahun, katanya. Dampak yang dialami anak-anak, demikian Imedia, tidak sebanding dengan sanksi hukuman bagi 11 pengasuh. Kalau mereka dihukum cuma dua tahun, ini sangat tidak adil, ujarnya.

Sementara itu, pada Senin, 12 Oktober 2026, Ketua Yayasan yang menaungi Daycare Little Aresha, Diyah Kusumastuti, dituntut 10 tahun penjara. Jaksa menganggap Diyah terbukti bersalah melakukan pelanggaran pidana terkait perlindungan anak. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Diyah dituntut pula membayar denda sebesar Rp900 juta dan membayar restitusi senilai Rp1,2 miliar kepada 83 anak. Diyah Kusumastuti yang berusia 51 tahun adalah salah satu terdakwa dari 13 terdakwa dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak. Sidang perdana bagi Diyah digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026, dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Diyah Kusumastuti mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Aresha Center yang beralamat di Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan akta pendirian Yayasan Aresha Indonesia Center, maksud dan tujuan yayasan tersebut bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa selaku pendiri sekaligus ketua yayasan menggunakan yayasan tersebut untuk menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini dengan nama Daycare-PG-TK Little Aresha.

Sejak didirikan, kegiatan pendidikan, pengasuhan dan penitipan anak tanpa izin ini, Diyah bersama-sama dengan Anita Palupi Indahsari selaku kepala sekolah telah menerima peserta didik dari 100 anak yang berusia antara kurang lebih tiga bulan sampai dengan enam tahun dalam periode 2022 hingga 2026. Mereka memungut uang antara Rp1 juta hingga Rp2 juta setiap bulan.

Dalam pelaksanaannya, jaksa menyebut Diyah dan Anita melakukan tindakan yang salah dalam bentuk kekerasan kepada anak. Perlakuan salah tersebut antara lain berupa mengikat anak, mencubit anak, memukul anak, menenggelamkan atau memasukkan anak ke dalam bak air, serta mengurung anak di dalam kamar kosong dan gelap, sehingga anak mengalami ketakutan, menangis dan mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Meski dalam perkara yang terpisah, Diyah dan Anita didakwa pasal yang sama, yakni pasal perizinan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan perlakuan salah penelantaran dan kekerasan terhadap anak.

Tuduhan terhadap para pengasuh mengungkap pola tugas yang telah ditentukan oleh pendiri sekaligus Ketua Yayasan. Setiap hari, ketika anak diantarkan, orang tua dilarang masuk ke dalam area daycare. Anak kemudian diserahkan kepada pengasuh yang bertugas di kelas masing-masing. Setiap kelas terdiri dari tiga hingga empat orang pengasuh dengan jumlah anak asuh sekitar 15 sampai dengan 35 anak. Sementara ruang kelas hanya berukuran sekitar 2×3 atau 4×6 meter dan hanya dilengkapi satu kipas angin serta ventilasi yang sangat minim. Para terdakwa diwajibkan menggunakan masker apabila menerima anak atau menyerahkan anak kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua tidak dapat mengenali wajah para pengasuh.

Ketika anak telah diserahkan kepada para pengasuh, mereka memeriksa barang bawaan anak, lalu melepas pakaian anak untuk memeriksa kondisi fisiknya. Saat persiapan tidur pertama, para terdakwa melepas pakaian anak, lalu anak-anak dibedong dengan kain. Kaki juga diikat dengan tali yang terbuat dari kain, lalu menidurkannya di playmat ataupun langsung di lantai. Saat makan siang, anak-anak tetap dalam kondisi dibedong atau diikat, meski anak-anak dalam kondisi menangis kesakitan. Saat mandi, anak-anak juga dimandikan dengan air biasa, bukan air hangat. Anak-anak baru dibuka ikatannya saat akan dijemput orang tua masing-masing. Mereka lalu dipakaikan baju, dan diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing.

Dalam persidangan terungkap, anak-anak yang dititipkan di daycare sering mendapat jatah makan bubur dari sisa-sisa nasi. Nasi-nasi sisa makanan dari anak-anak yang dititipkan di TK Little Aresha, diambil dan dikumpulkan. Nasi tersebut dijadikan bubur dan diberikan kepada anak-anak lainnya. Dari 144 anak yang menjadi korban, ada tiga anak berkebutuhan khusus yang dititipkan orang tua kepada Daycare Little Aresha. Saat orang tua menitipkan, Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah mengatakan pihaknya akan memperlakukan anak berkebutuhan khusus dengan baik. Tapi faktanya, tidak ada pengasuh yang berkompeten dalam menangani dan mendampingi anak berkebutuhan khusus. Para terdakwa tidak memiliki pelatihan khusus di bidang pendidikan luar biasa maupun penanganan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Dalam dakwaan, jaksa menyebutkan hasil visum para korban, antara lain ditemukan bekas luka berupa memar, bentuk trauma, perubahan perilaku, gangguan tidur, makan, sosio-emosional dan lain sebagainya.

Kasus ini bisa terungkap karena ada laporan mantan pengasuh yang akhirnya keluar karena tidak tahan melihat tindakan tidak manusiawi di daycare. Dian Novitasari disebut mulai bekerja di Daycare Little Aresha pada 21 Januari 2026. Selama bekerja, Dian mengaku melihat para terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak. Namun, Dian tidak tahan dan memilih mundur. Dian harus membayar uang Rp3 juta untuk dapat mengambil kembali ijazahnya yang ditahan oleh Ketua Yayasan, Diyah Kusumastuti. Saksi selama bekerja di daycare pernah melihat para terdakwa mencubit, memukul, mengikat kaki, atau tangan anak dengan tali untuk anak-anak yang rewel atau menangis. Bahkan ada pula yang menenggelamkan kepala anak di bak kamar mandi. Pengasuh itu adalah terdakwa Devina dan terdakwa Fitri, kata jaksa.

Jaksa mendapati fakta dari pemeriksaan para saksi, tindakan-tindakan itu sudah terjadi sejak awal daycare mulai beroperasi dan merupakan perintah dari ketua yayasan. Apabila terdapat terdakwa yang tidak mengikat dan membedong anak, maka akan ditegur langsung oleh Diyah Kusumastuti dan Anita Palupi Indahsari. Ditali aja dek, biar aman, kata jaksa menirukan perintah Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah Little Aresha.

Dwi Anjani, 38 tahun, yang mewakili para orang tua korban, mengatakan sebagian anak masih takut bertemu orang baru dan cenderung menunjukkan perilaku agresif. Harapan saya, para tersangka yang telah ditetapkan dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya, ujarnya. Harapan itu kini sebagian terjawab dengan vonis lima tahun terhadap Anita Palupi Indahsari pada Kamis, 19 November 2026, namun bagi para orang tua, vonis tersebut belum menutup luka. Trauma anak-anak yang diikat, dipukul, dikurung, hingga ditenggelamkan kepalanya, akan jauh lebih lama sembuh daripada masa hukuman yang dijatuhkan. (*)

Berita Terkait

Gerak Cepat Tim URC Satreskrim Polres Subulussalam, Tiga Terduga Pelaku Curanmor Diamankan
Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan
Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan
BKD DPRK Nagan Raya Rekomendasikan Pemberhentian Ketua DPRK, Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Sumpah Jabatan Jadi Sorotan
Polisi Bongkar Sindikat Judi Online: 322 Rekening Diblokir dan Aset Rp 28 Miliar Disita
DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset untuk Dibawa ke Sidang Paripurna
Polda Aceh Ungkap 38 Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dan Tetapkan 45 Tersangka
Tak Indahkan Surat Peringatan, Satpol PP Nagan Raya Kembali Tertibkan 17 Ekor Sapi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 04:49 WIB

Sidang Etik Slamet Uliandi Belum Digelar, Polri Sebut Masih Dalam Perawatan

Jumat, 20 November 2026 - 04:47 WIB

Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Majelis Nilai Penyadapan Dilakukan Secara Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 04:41 WIB

Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar, Penyidikan Penyadapan Prabowo Masih Berjalan

Jumat, 20 November 2026 - 04:38 WIB

Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar, Polisi Naikkan Kasus ke Penyidikan

Jumat, 20 November 2026 - 04:35 WIB

Mantan Kapolri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Tertutup

Jumat, 20 November 2026 - 04:28 WIB

YLBHI: UU Perampasan Aset Kuat Merampas, Lemah Mengawasi Aparat

Jumat, 20 November 2026 - 04:25 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Pasal Paling Ditakuti Koruptor Justru Dihapus

Jumat, 20 November 2026 - 04:21 WIB

Negara Bisa Rampas Harta Tanpa Vonis, Inilah 7 Aturan Kunci yang Wajib Diwaspadai

Berita Terbaru