JAKARTA | Putusan etik pertama dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto jatuh kepada Irjen Ahrie Sonta. Komisi Kode Etik Polri menyatakan mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu terbukti melanggar kode etik karena melakukan penyadapan secara ilegal, dan menjatuhkan sanksi terberat, pemecatan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Putusan itu dibacakan dalam sidang etik yang digelar pada Selasa, 10 November 2026. Dalam sidang tersebut, perbuatan Ahrie dinyatakan tercela. Serta sanksi administratif Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam jumpa pers pada Selasa, 10 November 2026.
Isir menjelaskan, perbuatan itu dilakukan Ahrie Sonta ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri. Dalam posisi itu, ia diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur. Penyalahgunaan akses teknologi milik negara untuk kepentingan yang tidak sah menjadi inti pelanggaran yang dinilai majelis.
Dalam sidang ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Rangkaian pasal itu menunjukkan majelis tidak hanya menilai perbuatan teknis penyadapan, melainkan juga menilai pelanggaran terhadap kewajiban kelembagaan dan kepribadian sebagai anggota Polri. Seorang perwira yang memegang akses terhadap perangkat penyadapan dituntut menjaga profesionalisme, mematuhi prosedur, dan tidak menggunakan kewenangan untuk tujuan di luar hukum. Ketika akses itu digunakan secara tidak profesional, maka pelanggaran yang terjadi bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan pelanggaran etik yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
Atas putusan itu, Ahrie mengajukan banding. Langkah banding tersebut membuat putusan pemecatan tidak dengan hormat belum berkekuatan tetap hingga diputus oleh majelis banding. Dalam mekanisme etik Polri, terbanding tetap berhak memperjuangkan pembelaannya pada tingkat banding, sementara institusi juga berkewajiban membuktikan bahwa putusan majelis tingkat pertama sudah tepat secara prosedural dan substansial.
Putusan terhadap Ahrie menjadi penting karena ia adalah tersangka pertama yang diputus dalam jalur etik dari empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Tiga tersangka lainnya adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat pada Selasa, 17 November 2026, dan turut menyatakan banding. Sementara Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya.
Bagi Polri, putusan terhadap Ahrie Sonta menjadi ujian awal konsistensi penegakan etik internal. Jika majelis berani memecat perwira bintang dua yang pernah menduduki jabatan strategis di Divisi Hukum dan di Bareskrim, maka publik akan menilai institusi ini serius membersihkan diri dari penyalahgunaan teknologi pengawasan. Sebaliknya, jika putusan banding kemudian membatalkan pemecatan tanpa penjelasan yang meyakinkan, maka kepercayaan itu akan runtuh.
Di sisi lain, putusan etik tidak menghapus perkara pidana. Ahrie tetap berstatus tersangka dalam penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal, yang penanganannya berjalan paralel dengan sidang etik. Putusan etik menilai pelanggaran kode etik profesi, sedangkan pengadilan pidana nantinya akan menilai apakah perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Dua jalur itu bisa berjalan dengan hasil yang berbeda, tetapi keduanya bermuara pada pertanyaan yang sama, apakah penyadapan terhadap kepala negara dilakukan secara melawan hukum, oleh siapa, atas perintah siapa, dan untuk kepentingan apa. (*)







































